Legislator Minta TNI Evaluasi Standar Keamanan Disposal Amunisi

Anggota Komisi I DPR RI, Amelia Anggraini, menyampaikan keprihatinannya atas insiden ledakan amunisi kedaluwarsa di Garut yang menelan korban jiwa dari kalangan masyarakat sipil dan personel TNI. Merespons kejadian tersebut, Amelia mendesak Kementerian Pertahanan (Kemenhan) dan Tentara Nasional Indonesia (TNI) untuk memperketat pengawasan dan standar keamanan di lokasi pemusnahan amunisi.

"Kejadian ini adalah tragedi yang tidak seharusnya terjadi. Kami meminta agar Kemenhan dan TNI segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap prosedur disposal amunisi, terutama yang berlokasi dekat dengan area pemukiman warga," ujar Amelia dalam keterangan persnya.

Amelia menyoroti adanya laporan bahwa masyarakat sekitar lokasi disposal amunisi seringkali memanfaatkan area tersebut untuk mengumpulkan sisa-sisa logam dari amunisi yang telah diledakkan. Praktik ini, menurutnya, sangat berbahaya dan berpotensi memicu ledakan susulan seperti yang terjadi di Garut.

"Kami mendapat informasi bahwa masyarakat seringkali datang ke lokasi disposal untuk mencari besi, tembaga, atau sisa logam lainnya dari amunisi yang sudah diledakkan. Ini sangat berisiko dan terbukti dapat menyebabkan kecelakaan fatal. Oleh karena itu, kami mendesak agar akses masyarakat ke lokasi disposal ditutup total dan diawasi dengan ketat," tegasnya.

Selain pengetatan pengawasan, Amelia juga mendorong Kemenhan dan TNI untuk melakukan relokasi gudang amunisi yang berdekatan dengan area pemukiman warga. Ia menekankan bahwa pertumbuhan populasi dan perubahan tata ruang wilayah harus menjadi pertimbangan utama dalam penempatan fasilitas militer.

"Dulu, mungkin gudang amunisi berada di lokasi yang jauh dari pemukiman. Namun, seiring berjalannya waktu, area tersebut bisa saja menjadi padat penduduk. Oleh karena itu, relokasi gudang amunisi perlu dipertimbangkan untuk meminimalkan risiko bagi masyarakat sipil," jelas Amelia.

Lebih lanjut, Amelia juga meminta TNI untuk melakukan investigasi mendalam dan transparan terkait insiden ledakan amunisi di Garut. Hasil investigasi tersebut harus menjadi dasar untuk perbaikan sistem pengelolaan amunisi dan disposal di seluruh Indonesia.

"Kami mendukung penuh investigasi yang dilakukan oleh TNI. Hasilnya harus dipublikasikan secara transparan dan menjadi acuan untuk memperbaiki sistem yang ada. Jangan sampai kejadian serupa terulang kembali di masa depan," pungkasnya.

Kapuspen TNI Mayjen Kristomei Sianturi sebelumnya menyampaikan bahwa korban dari kalangan masyarakat sipil di Garut diduga sedang mengumpulkan sisa-sisa amunisi expired saat ledakan terjadi. Hal ini memicu keprihatinan dan kekhawatiran terkait keamanan lokasi disposal amunisi.

Sebagai informasi tambahan, insiden ledakan gudang amunisi bukan kali ini saja terjadi. Pada tahun 1984, peristiwa serupa di Cilandak menelan belasan korban jiwa. DPR RI berharap tragedi serupa tidak terulang kembali dan meminta pemerintah untuk mengambil langkah-langkah preventif yang lebih serius.