Aparat kepolisian Resor Metro Jakarta Pusat mengajak masyarakat untuk aktif melaporkan tindakan premanisme yang dilakukan oleh oknum organisasi masyarakat (ormas). Himbauan ini disampaikan sebagai upaya untuk memberantas aksi-aksi yang meresahkan dan merugikan warga.

Wakapolres Metro Jakarta Pusat, AKBP Danny Yulianto, menekankan pentingnya peran serta masyarakat dalam memberantas premanisme. Menurutnya, keberanian warga untuk melaporkan kejadian, lokasi, waktu, serta identitas pelaku sangat membantu kepolisian dalam menindak tegas para pelaku.

"Kami mengimbau kepada masyarakat untuk proaktif melaporkan kepada kepolisian, di mana lokasinya, kapan kejadiannya, dan jika memungkinkan, identitas pelaku pemerasan atau dari ormas mana," ujar Danny dalam konferensi pers di Polres Metro Jakarta Pusat.

Danny mengakui bahwa banyak korban premanisme enggan melapor ke polisi karena berbagai alasan, salah satunya adalah merasa tidak sepadan dengan kerugian yang dialami. Mereka menganggap bahwa terlibat dalam proses penyidikan untuk kasus dengan nilai kerugian kecil seperti Rp 50.000 atau Rp 100.000 tidak sebanding dengan waktu dan tenaga yang harus dikeluarkan.

Namun, Danny menegaskan bahwa laporan dari masyarakat sangat penting untuk menciptakan lingkungan yang aman dan tertib. Ia meyakinkan bahwa kepolisian siap menjamin keselamatan para pelapor dan memberikan perlindungan yang dibutuhkan.

"Kami dari kepolisian menjamin keselamatan orang-orang yang menjadi korban. Jadi, tidak perlu takut, silakan sampaikan kepada Polri, kepolisian setempat untuk meminta perlindungan," tegasnya.

Sebagai bukti keseriusan dalam memberantas premanisme, Polres Metro Jakarta Pusat telah menetapkan sembilan anggota ormas sebagai tersangka dalam kasus pemerasan selama Operasi Berantas Jaya 2025. Selain itu, ratusan bendera dan spanduk ormas yang terpasang ilegal juga telah ditertibkan.

Polda Metro Jaya sendiri telah menggelar Operasi Berantas Jaya 2025 selama 15 hari, yang dimulai sejak 9 Mei 2025. Operasi ini melibatkan ratusan personel gabungan dari unsur TNI, Polri, dan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

Kapolda Metro Jaya, Irjen Pol Karyoto, menegaskan bahwa operasi ini bertujuan untuk menciptakan situasi keamanan dan ketertiban masyarakat yang lebih kondusif. Ia menyatakan bahwa tidak ada toleransi dan pengecualian bagi pelaku premanisme.

Operasi ini melibatkan 663 personel Polri, 306 personel TNI (Angkatan Darat, Laut, dan Udara), serta 30 personel dari Pemprov DKI Jakarta. Dengan sinergi antara berbagai instansi, diharapkan operasi ini dapat berjalan efektif dan memberikan dampak positif bagi keamanan dan ketertiban di wilayah Jakarta Pusat.