Pemerintah Provinsi Jawa Tengah tengah mempertimbangkan untuk mencabut atau merevisi larangan kegiatan study tour bagi siswa SMA, SMK, dan SLB negeri. Kebijakan ini sebelumnya diterapkan untuk mengatasi potensi beban biaya bagi orang tua dan kekhawatiran terkait keamanan. Namun, kini Pemprov Jateng melihat perlunya evaluasi mendalam dengan mempertimbangkan berbagai aspek positif yang dapat diperoleh dari kegiatan belajar di luar kelas tersebut.

Wakil Gubernur Jawa Tengah, Taj Yasin, menyatakan bahwa kajian ulang ini akan melibatkan berbagai pihak terkait, termasuk Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata, serta Dinas Perhubungan. Tujuannya adalah untuk merumuskan kebijakan yang seimbang, antara memberikan kesempatan bagi siswa untuk memperluas wawasan dan pengalaman, dengan tetap memperhatikan kemampuan ekonomi keluarga dan jaminan keselamatan selama perjalanan.

Salah satu poin penting dalam evaluasi ini adalah memastikan bahwa kegiatan study tour tidak memberatkan orang tua. Pemprov Jateng berencana membuka kanal aduan melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan untuk menampung keluhan dan mencegah praktik pungutan liar atau penyalahgunaan yang mengatasnamakan study tour. Selain itu, akan dikaji pula kemungkinan pemanfaatan program-program yang sudah ada, seperti edu-trip yang diinisiasi oleh Dinas Perhubungan dengan memanfaatkan layanan bus Trans Jateng.

Di sisi lain, pelarangan study tour secara total dikhawatirkan dapat berdampak negatif terhadap sektor pariwisata dan ekonomi daerah. Usaha transportasi, penginapan, souvenir, serta UMKM yang bergantung pada kunjungan wisatawan pelajar berpotensi mengalami penurunan pendapatan. Oleh karena itu, Pemprov Jateng juga akan mempertimbangkan dampak ekonomi ini dalam proses pengambilan keputusan.

Fokus utama dari evaluasi ini adalah pada keselamatan siswa. Pemprov Jateng akan memperketat pengawasan terhadap kelayakan armada bus yang digunakan dan memastikan bahwa biro perjalanan wisata memiliki standar keamanan yang memadai. Dengan demikian, study tour dapat menjadi sarana pembelajaran yang menyenangkan dan bermanfaat bagi siswa, tanpa mengorbankan keselamatan dan kesejahteraan mereka. Dinas Pariwisata juga diharapkan dapat bekerjasama dengan Dinas Pendidikan untuk mengemas kegiatan pariwisata berbasis edukasi.

Untuk kedepannya, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah akan berusaha menyeimbangkan antara manfaat pendidikan yang didapat dari kegiatan study tour dengan potensi dampak ekonomi bagi daerah, serta memastikan keselamatan siswa menjadi prioritas utama. Diharapkan dengan adanya evaluasi ini, kebijakan yang dihasilkan akan lebih komprehensif dan mampu mengakomodasi kepentingan semua pihak.

Berikut beberapa poin yang akan menjadi perhatian:

• Biaya: Memastikan biaya study tour terjangkau dan tidak memberatkan orang tua.
• Keamanan: Memastikan armada bus dan biro perjalanan wisata memenuhi standar keamanan.
• Manfaat Pendidikan: Mengoptimalkan nilai edukasi dari kegiatan study tour.
• Dampak Ekonomi: Mempertimbangkan dampak study tour terhadap sektor pariwisata dan UMKM.
• Aduan Masyarakat: Membuka kanal aduan untuk mencegah pungutan liar dan penyalahgunaan.