Pemerintah Provinsi Banten mengambil langkah proaktif dalam mendukung percepatan pembangunan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Langkah ini diambil sebagai bagian dari upaya menyukseskan program makan bergizi gratis (MBG) yang menjadi prioritas nasional. Gubernur Banten, Andra Soni, memimpin rapat koordinasi penting yang melibatkan Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana, serta seluruh kepala daerah di wilayah Banten.

Rapat koordinasi yang digelar di Tangerang Selatan ini bertujuan untuk membahas strategi percepatan pembangunan SPPG. Gubernur Andra Soni menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah provinsi dan pemerintah daerah dalam menindaklanjuti Surat Edaran Menteri Dalam Negeri (Mendagri) terkait penyediaan lahan untuk pembangunan SPPG. Dukungan penuh dari pemerintah daerah menjadi kunci keberhasilan program ini.

Sebagai bentuk komitmen bersama, Pemerintah Provinsi Banten dan BGN menandatangani nota kesepahaman (MoU) yang menandai sinergi dan kerja sama dalam pelaksanaan Program MBG. Selain itu, dilakukan pula penandatanganan perjanjian pinjam pakai lahan antara Pemprov Banten dan BGN. Lahan milik pemerintah daerah akan dimanfaatkan untuk pembangunan SPPG yang didanai melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

"Kami menargetkan pembangunan 24 SPPG yang didanai APBN di atas lahan yang disediakan oleh Pemerintah Daerah," ujar Gubernur Andra Soni. Pemerintah Provinsi Banten telah menawarkan sejumlah aset lahan yang potensial kepada BGN untuk dijadikan lokasi pembangunan SPPG. Aset-aset lahan ini akan melalui proses verifikasi oleh BGN sebelum pembangunan dimulai. Selain itu, pemerintah provinsi juga mengidentifikasi potensi pemanfaatan 33 SMK Tata Boga sebagai dapur untuk SPPG, yang dapat mempercepat dan mempermudah penyediaan makanan bergizi.

Kepala BGN, Dadan Hindayana, mengapresiasi respons cepat dan dukungan penuh dari Gubernur Banten dan seluruh kepala daerah kabupaten/kota se-Provinsi Banten terhadap program makan bergizi gratis. Ia mengungkapkan bahwa Banten memiliki potensi besar dalam program ini, dengan target melayani 2,9 juta siswa, ibu hamil, dan ibu menyusui. Untuk mencapai target tersebut, dibutuhkan sekitar 1.388 SPPG. Saat ini, baru terdapat 35 SPPG di wilayah Banten, sehingga diperlukan upaya kolaboratif yang lebih masif.

"Semangat proaktif dari Bapak Gubernur dan seluruh bupati/wali kota dalam menyiapkan lahan, serta potensi kontribusi dari berbagai mitra, akan mempercepat pemenuhan target SPPG di Banten," kata Dadan Hindayana. Pemerintah Provinsi Banten optimis dapat memenuhi kebutuhan SPPG dengan dukungan dari BGN dan partisipasi aktif dari seluruh pihak terkait. Keberhasilan program makan bergizi gratis akan berdampak positif pada kesehatan dan kualitas hidup masyarakat Banten, khususnya generasi muda.

Daftar poin penting yang dibahas dalam berita:

• Percepatan pembangunan SPPG untuk program makan bergizi gratis.
• Rapat koordinasi antara Pemprov Banten dan BGN.
• Penandatanganan MoU dan perjanjian pinjam pakai lahan.
• Target pembangunan 24 SPPG dengan dana APBN.
• Identifikasi potensi pemanfaatan SMK Tata Boga.
• Target melayani 2,9 juta siswa, ibu hamil, dan ibu menyusui.
• Kebutuhan 1.388 SPPG di Banten.