Provinsi Aceh tengah bersiap untuk memainkan peran penting dalam pasar karbon global dengan mengoptimalkan lebih dari 100.000 hektare lahan hutan. PT Pembangunan Aceh (PEMA), sebuah Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), menjadi motor penggerak inisiatif ini, yang berfokus pada pengembangan karbon berbasis Nature-Based Solutions (NBS). Lahan yang ditargetkan tersebar di beberapa wilayah, meliputi Bireuen, Bener Meriah, Aceh Tengah, dan Aceh Timur.

Direktur Komersial PT PEMA, Faisal Ilyas, menyampaikan bahwa pihaknya telah memulai upaya komersialisasi potensi karbon dari kawasan hutan dan lahan kritis yang ada di wilayah tersebut. Pendekatan NBS yang diambil menekankan pada perlindungan, pengelolaan berkelanjutan, dan pemulihan ekosistem. Hal ini bertujuan untuk mendukung keanekaragaman hayati sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat.

Inisiatif ini menjadi bagian integral dari strategi ekonomi hijau Aceh, yang memprioritaskan restorasi lingkungan, pemberdayaan masyarakat adat dan desa, serta monetisasi jasa ekosistem melalui skema yang adil dan saling menguntungkan. PT PEMA menggandeng Sagint, sebuah perusahaan teknologi dan infrastruktur aset digital lingkungan yang berbasis di Arab Saudi dan Amerika Serikat, untuk mendukung proyek ini.

Sagint akan menyediakan teknologi untuk memvalidasi, mendaftarkan, dan memantau stok karbon secara real-time. Sistem ini diklaim mampu memberikan transparansi dan akuntabilitas dalam penghitungan emisi yang berhasil dicegah. Kerjasama ini menjadikan Aceh sebagai pionir di Indonesia dalam menerapkan kecerdasan buatan (AI), data geospasial, dan uji biomassa lapangan dalam sistem MRV (Measurement, Reporting, and Verification).

Faisal Ilyas menekankan bahwa proyek ini bukan hanya tentang ekonomi karbon semata, tetapi juga tentang transformasi tata kelola hutan berbasis masyarakat. Karbon Aceh harus dikelola oleh masyarakat Aceh sendiri dengan standar global, sehingga hutan dapat menjadi aset ekonomi tanpa harus ditebang. PT PEMA saat ini tengah menyelesaikan pemetaan legal dan sosial atas lahan-lahan potensial, termasuk hutan adat, hutan desa, hutan lindung, dan lahan gambut. Proses ini melibatkan akademisi, LSM lingkungan, dan komunitas lokal dengan pendekatan transdisipliner di setiap tahap perencanaan.

Dengan asumsi konservatif, potensi serapan karbon diperkirakan mencapai 10 ton CO2 per hektare per tahun. Dengan harga karbon saat ini berkisar antara 10 hingga 20 dolar AS per ton, proyek ini berpotensi menghasilkan lebih dari 1 juta ton CO2e per tahun, dengan nilai mencapai 100 juta hingga 200 juta dolar AS.

Faisal Ilyas meyakini bahwa proyek ini membuka lembaran baru bagi pembangunan ekonomi daerah yang berbasis pada sumber daya alam berkelanjutan dan inklusif. Pemerintah Aceh sendiri menyambut baik inisiatif ini sebagai respons terhadap krisis iklim dan sebagai bagian dari transisi menuju ekonomi hijau.