Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengambil jalur berbeda dalam menangani permasalahan kenakalan remaja. Alih-alih mengikuti jejak daerah lain yang mewacanakan pembinaan di lingkungan militer, Jakarta memilih pendekatan yang lebih humanis dan berfokus pada pengembangan potensi positif anak muda.

Gubernur Jakarta, Pramono Anung, menegaskan bahwa Jakarta memiliki identitas dan kebijakan sendiri dalam menangani isu ini. Pernyataan ini diperkuat oleh Staf Khusus Gubernur bidang Komunikasi Publik, Chico Hakim, yang menjelaskan bahwa Pemprov DKI Jakarta tidak akan menerapkan sistem pembinaan di barak militer seperti yang diusulkan di Jawa Barat.

"Jakarta memiliki kebijakan tersendiri terkait dengan menertibkan warga, mendidik anak-anaknya, dan membina warganya," ujar Chico Hakim.

Fokus utama Pemprov DKI Jakarta adalah menciptakan lingkungan yang kondusif bagi pengembangan diri remaja. Langkah konkret yang diambil adalah dengan memperpanjang jam operasional fasilitas publik seperti taman dan perpustakaan. Kebijakan ini diharapkan dapat memberikan ruang yang lebih luas bagi anak muda untuk berkreasi, belajar, dan mengembangkan minat bakat mereka di tempat yang positif.

"Kita akan menerapkan banyak hal, tapi lebih memadatkan kegiatan positif. Taman dibuka sampai malam, artinya membuka ruang bagi anak-anak untuk berkreasi di tempat yang seharusnya, termasuk perpustakaan," jelas Chico.

Gubernur Pramono Anung menambahkan bahwa kebijakan perpanjangan jam operasional perpustakaan, khususnya Perpustakaan HB Jassin, telah menunjukkan hasil yang signifikan. Jumlah pengunjung meningkat hingga 53% sejak kebijakan tersebut diterapkan.

"Dan sekarang ini perpustakaan maupun HB Jassin mengalami peningkatan pengunjung karena dibuka sampai dengan jam 10 malam hampir 53 persen," kata Pramono.

Selain perpustakaan, Pemprov DKI Jakarta juga berencana memperpanjang jam operasional museum dan taman. Langkah ini diharapkan dapat memberikan alternatif kegiatan positif bagi remaja, sehingga mereka dapat menyalurkan energi, minat, dan bakat mereka secara konstruktif.

Kebijakan Jakarta ini kontras dengan wacana yang sebelumnya dilontarkan oleh salah satu tokoh di Jawa Barat, yang mengusulkan agar siswa yang bermasalah atau terindikasi terlibat dalam pergaulan bebas dan tindakan kriminal diberikan pendidikan karakter yang melibatkan unsur TNI-Polri. Wacana tersebut muncul sebagai respons terhadap meningkatnya kasus kenakalan remaja di Jawa Barat. Bahkan sempat diwacanakan program ini akan dimulai pada tanggal 2 Mei 2025 di beberapa wilayah di Jawa Barat.

Namun, Jakarta memilih jalan lain. Dengan memperbanyak ruang publik yang aman dan positif, serta memberikan kesempatan bagi remaja untuk mengembangkan diri, Pemprov DKI Jakarta berharap dapat mengurangi angka kenakalan remaja dan menciptakan generasi muda yang berkualitas.