Pemerintah Indonesia sedang mempertimbangkan pembentukan badan pengawas khusus untuk mengawasi distribusi elpiji subsidi 3 kilogram. Usulan ini muncul karena adanya kekhawatiran bahwa pengawasan yang ada saat ini, yang dilakukan oleh pejabat di internal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), dinilai kurang memadai.

Menteri ESDM, Bahlil Lahadalia, menyampaikan bahwa anggaran subsidi elpiji yang besar, mencapai Rp 80 triliun hingga Rp 87 triliun, seharusnya diawasi dengan lebih ketat. Bahlil membandingkan dengan pengawasan Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi yang memiliki anggaran lebih besar dan diawasi oleh Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) dengan struktur organisasi yang lebih kuat. Menurutnya, pengawasan elpiji subsidi yang hanya dilakukan oleh pejabat setingkat Eselon II dengan anggota terbatas tidak sebanding dengan nilai subsidinya.

Saat ini, pemerintah sedang mengkaji dua opsi untuk pembentukan badan pengawas tersebut, yaitu:

• Badan Ad Hoc: Badan yang bersifat sementara dan dibentuk untuk tujuan tertentu dalam jangka waktu terbatas.
• Badan Permanen: Badan yang memiliki struktur organisasi yang tetap dan diatur melalui peraturan presiden (Perpres).

Bahlil menekankan pentingnya pengawasan yang lebih ketat untuk mencegah terulangnya gangguan distribusi seperti yang terjadi pada Februari 2025. Pada saat itu, kelangkaan elpiji 3 kg menyebabkan antrean panjang dan keresahan masyarakat di berbagai daerah.

Sebagai langkah antisipasi, pemerintah telah memperketat tata kelola distribusi elpiji subsidi dengan melarang pengecer menjual elpiji subsidi dan membatasi penjualan hanya di pangkalan resmi. Selain itu, pemerintah juga sedang menyiapkan regulasi baru yang akan mengubah status warung kelontong menjadi sub pangkalan Pertamina.

Tujuan dari langkah-langkah ini adalah untuk memperpendek rantai distribusi dan memastikan elpiji subsidi 3 kg tepat sasaran. Pendataan sub pangkalan melalui aplikasi Pertamina terus dilakukan untuk memastikan distribusi elpiji subsidi tercatat dengan baik dan harga yang diterima masyarakat sesuai dengan ketetapan pemerintah.

Bahlil menegaskan komitmennya untuk menindak tegas pihak-pihak yang melakukan penyimpangan dalam distribusi elpiji subsidi. Ia menekankan bahwa pemerintah tidak akan mundur dalam upaya memastikan elpiji subsidi sampai kepada masyarakat yang berhak dengan harga yang terjangkau.