Perdebatan mengenai penempatan personel Tentara Nasional Indonesia (TNI) dalam tugas-tugas pengamanan sipil kembali mencuat. Sorotan tertuju pada urgensi reposisi peran TNI, bukan sebagai sekadar penjaga kantor, melainkan sebagai komponen vital dalam menjaga kedaulatan negara di era ancaman asimetris dan peperangan modern.

Idealnya, keamanan dalam negeri menjadi tanggung jawab utama kepolisian dan aparatur sipil. Pengerahan TNI dalam ranah sipil, khususnya untuk tugas-tugas rutin, mengindikasikan potensi pemborosan sumber daya strategis yang dimiliki. TNI seharusnya fokus pada keunggulan komparatifnya, yaitu kemampuan membaca eskalasi ancaman, merumuskan strategi pertahanan terpadu, dan merespons dengan cepat dalam situasi krisis.

Transformasi Medan Pertempuran dan Kebutuhan Akan Pertahanan Siber yang Tangguh

Medan pertempuran telah bertransformasi secara radikal. Ancaman terhadap kedaulatan negara kini tidak lagi terbatas pada invasi fisik. Serangan siber, disinformasi, dan konflik berbasis teknologi menjadi tantangan yang semakin kompleks dan sulit dideteksi. Dalam konteks ini, TNI memiliki peran krusial dalam menjaga arsitektur kedaulatan di dunia maya. Pengamanan infrastruktur digital, pencegahan infiltrasi data, dan kontra-propaganda menjadi agenda penting yang menuntut kesiapsiagaan militeristik.

Negara-negara maju telah lama menyadari pergeseran ini. Mereka tidak lagi menempatkan militernya untuk sekadar menjaga pagar institusi sipil. Sebaliknya, mereka memberdayakan militernya untuk menjaga kepentingan nasional di berbagai medan, termasuk dunia maya. Indonesia pun harus segera beradaptasi dengan realitas ini.

Membangun Struktur Komando Krisis Siber Nasional

Salah satu langkah mendesak yang perlu diambil adalah pembentukan struktur komando krisis siber nasional. Struktur ini akan menjadi tulang punggung pertahanan siber Indonesia, yang bertugas untuk mendeteksi, mencegah, dan menanggulangi serangan siber berskala nasional. TNI, dengan disiplin komando, kecepatan eksekusi, dan daya adaptasinya, memiliki potensi besar untuk menjadi arsitek utama dari struktur ini.

Namun, untuk mewujudkan hal ini, diperlukan perubahan paradigma dan visi pertahanan yang jelas. Revisi Undang-Undang (UU) yang relevan menjadi krusial untuk memberikan payung hukum yang kuat bagi keterlibatan TNI dalam ranah strategis baru, seperti siber, luar angkasa, dan keamanan digital.

Kolaborasi Sipil-Militer: Fondasi Ketahanan Nasional

Pemisahan sipil-militer yang kaku tidak lagi relevan dalam era ancaman asimetris. Kolaborasi yang erat antara militer, elite politik, dan masyarakat sipil menjadi fondasi ketahanan nasional yang kokoh. TNI harus mampu berinteraksi secara efektif dengan berbagai pemangku kepentingan untuk merumuskan strategi pertahanan yang komprehensif.

Reposisi peran TNI bukanlah ancaman bagi demokrasi. Justru, demokrasi yang matang membutuhkan militer yang kuat secara visi, bukan sekadar pengisi celah birokrasi. Dengan memberikan kepercayaan dan mandat strategis yang jelas, TNI dapat menjadi salah satu poros utama dalam menjaga masa depan bangsa.

Menuju Pertahanan Masa Depan yang Tangguh

Indonesia tidak bisa lagi menunda reposisi peran TNI. Penundaan adalah kerentanan. Hanya dengan struktur pertahanan yang tangguh dan visi yang jauh ke depan, Indonesia dapat menghadapi tantangan-tantangan yang semakin kompleks dan menjaga kedaulatannya di era globalisasi dan digitalisasi.

Sudah saatnya Indonesia memberikan ruang yang cukup bagi TNI untuk berkembang sebagai aktor strategis masa depan. Dengan demikian, TNI dapat menjalankan peran penting yang hanya bisa dimainkan oleh lembaga sekelas TNI, yaitu menjaga masa depan bangsa.