Pemerintah Indonesia tengah melakukan reformasi besar-besaran dalam sistem distribusi Liquefied Petroleum Gas (LPG) bersubsidi 3 kilogram. Langkah krusial ini melibatkan penunjukan warung-warung kelontong sebagai sub-pangkalan resmi dari Pertamina, perusahaan energi milik negara. Tujuan utama dari perubahan ini adalah memangkas rantai distribusi yang selama ini dinilai panjang dan kompleks, sekaligus memastikan bahwa subsidi yang digelontorkan pemerintah tepat sasaran dan dinikmati oleh masyarakat yang berhak.

Namun, kebijakan ini juga memicu kekhawatiran di kalangan masyarakat. Muncul pertanyaan apakah pembatasan peran pengecer dan sentralisasi penjualan melalui pangkalan dan sub-pangkalan resmi akan mempersulit akses masyarakat terhadap elpiji 3 kg, terutama bagi mereka yang tinggal di daerah terpencil atau memiliki keterbatasan mobilitas. Sebelumnya, masyarakat dapat dengan mudah membeli elpiji subsidi di warung-warung terdekat, tanpa perlu menempuh perjalanan jauh atau menghadapi birokrasi yang rumit.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, menjelaskan bahwa penataan distribusi elpiji 3 kg ini merupakan langkah penting untuk meningkatkan pengawasan dan mencegah praktik penyimpangan yang selama ini merugikan negara dan masyarakat. Menurutnya, pemerintah akan membentuk badan khusus yang bertugas mengawasi distribusi elpiji 3 kg secara lebih intensif. Selama ini, pengawasan hanya dilakukan oleh pejabat eselon II di Kementerian ESDM, yang dinilai tidak memadai mengingat besarnya anggaran subsidi elpiji.

"Saat ini, kami sedang mengkaji dua opsi," ujar Bahlil. "Pertama, membentuk badan pengawas yang bersifat sementara (ad hoc). Kedua, membentuk badan pengawas permanen yang akan diatur melalui peraturan presiden (Perpres)."

Langkah-langkah penataan distribusi ini merupakan respons terhadap kekacauan yang terjadi pada Februari 2025, ketika kelangkaan elpiji 3 kg menyebabkan antrean panjang dan harga eceran yang melambung tinggi di berbagai daerah. Pemerintah berharap, dengan menjadikan warung kelontong sebagai sub-pangkalan, distribusi elpiji 3 kg akan tetap dekat dengan masyarakat dan setiap pembelian dapat tercatat melalui sistem digital Pertamina. Dengan demikian, penyaluran elpiji bersubsidi dapat dipantau secara real-time dan penyimpangan dapat dicegah.

Bahlil menegaskan bahwa pemerintah tidak akan mentolerir praktik penyimpangan dalam distribusi elpiji subsidi. "Kami sudah cukup belajar dari kejadian Februari lalu," tegasnya. "Saya tidak akan mundur selangkah pun."

Untuk memastikan kelancaran implementasi kebijakan ini, pemerintah perlu melakukan sosialisasi yang masif dan efektif kepada masyarakat, serta memberikan dukungan dan pelatihan kepada warung-warung kelontong yang ditunjuk sebagai sub-pangkalan. Selain itu, pemerintah juga perlu memastikan ketersediaan pasokan elpiji 3 kg yang mencukupi di seluruh wilayah Indonesia, sehingga tidak terjadi kelangkaan yang dapat memicu keresahan masyarakat. Dengan demikian, reformasi sistem distribusi elpiji 3 kg ini dapat berjalan sukses dan memberikan manfaat yang optimal bagi masyarakat yang membutuhkan.