Kadin Tanggapi Rencana Restrukturisasi Panasonic yang Berdampak pada Ribuan Karyawan

Rencana Panasonic Holdings Jepang untuk merestrukturisasi perusahaan dan berimbas pada pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap 10.000 karyawan menjadi perhatian Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia. Ketua Umum Kadin, Anindya Novyan Bakrie, menanggapi isu ini dengan menekankan pentingnya penciptaan lapangan kerja baru sebagai kompensasi atas PHK yang terjadi.

Anindya Novyan Bakrie menyampaikan bahwa pengurangan tenaga kerja merupakan sebuah keniscayaan dalam dinamika ekonomi global. Namun, ia menegaskan bahwa Kadin memiliki peran krusial dalam mengimbangi dampak negatif PHK dengan mendorong terciptanya lapangan kerja dan wirausaha baru.

"Tugas kita adalah mengkompensasi dan menciptakan lapangan kerja baru, serta menciptakan pengusaha baru. Kadin selalu berjuang bahu-membahu karena pengurangan pasti ada. Pengurangan di sana-sini pasti ada, tetapi penambahan juga mesti ada," ungkap Anindya di Jakarta.

Menurut Anindya, PHK bisa disebabkan oleh berbagai faktor, termasuk kebijakan ekonomi dan disrupsi teknologi. Ia juga menambahkan, Kadin tetap optimis terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia. Kadin meyakini bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia secara bertahap dapat kembali ke atas 5 persen dan mencapai 8 persen. Namun, Anindya menekankan bahwa pemerataan dan pemberdayaan ekonomi juga merupakan hal yang sangat penting.

Sebagai informasi tambahan, Panasonic memperkirakan biaya restrukturisasi sebesar 130 miliar yen atau sekitar 896,06 juta dollar AS (Rp 14 triliun) pada tahun fiskal ini. Separuh dari pemangkasan tenaga kerja tersebut akan dilakukan di Jepang, sementara sisanya di luar negeri. Panasonic juga akan meninjau efisiensi operasional di perusahaan-perusahaan grupnya, khususnya di divisi penjualan dan administrasi (back-office).

Terpisah, Kementerian Perindustrian (Kemenperin) melalui juru bicaranya, Febri Hendri Antoni Arif, memastikan bahwa PHK yang dilakukan Panasonic Holdings tidak berdampak pada operasional perusahaan di Indonesia. Febri menegaskan bahwa Indonesia tetap menjadi basis produksi penting bagi Panasonic di kawasan Asia Tenggara.

"PHK yang terjadi di Panasonic Holdings tidak berdampak pada operasional Panasonic di Indonesia. Pabrik di Indonesia justru menjadi basis ekspor ke lebih dari 80 negara, yang mencerminkan daya saing industri elektronik nasional yang sangat kuat,” kata Febri.

Berikut poin-poin penting yang perlu diperhatikan terkait isu ini:

  • Panasonic Holdings akan melakukan PHK terhadap sekitar 10.000 karyawan secara global.
  • Kadin Indonesia menekankan pentingnya penciptaan lapangan kerja baru untuk mengkompensasi PHK.
  • Kemenperin memastikan bahwa operasional Panasonic di Indonesia tidak terpengaruh oleh PHK global.
  • Indonesia tetap menjadi basis produksi dan ekspor penting bagi Panasonic di Asia Tenggara.