Mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam), Mahfud MD, mengungkapkan dinamika pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset dan RUU Pembatasan Uang Kartal yang sempat menjadi prioritas pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

Mahfud MD menjelaskan bahwa pada awal tahun 2020, Presiden Joko Widodo menginstruksikan pengajuan kedua RUU tersebut ke DPR. Inisiatif ini muncul sebagai respons terhadap kebutuhan mendesak dalam upaya pemberantasan korupsi dan penataan sistem keuangan negara. RUU Perampasan Aset, khususnya, dianggap krusial sebagai implementasi konvensi PBB terkait pemberantasan korupsi yang mengharuskan adanya mekanisme perampasan aset hasil tindak pidana.

Dalam perkembangannya, pembahasan RUU ini mengalami dinamika yang signifikan. Mahfud MD menceritakan pertemuannya dengan Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR saat itu, Supratman Andi Agtas, yang kini menjabat sebagai Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia. Dalam pertemuan tersebut, muncul usulan agar pembahasan RUU Perampasan Aset dan RUU Pembatasan Uang Kartal dilakukan secara terpisah. Pemerintah fokus pada RUU Perampasan Aset, sementara DPR mengambil inisiatif untuk RUU Pembatasan Uang Kartal.

Namun, usulan tersebut tidak datang tanpa syarat. DPR mengusulkan agar RUU Pembatasan Uang Kartal diintegrasikan dengan materi terkait pendanaan partai politik. Argumentasi yang mengemuka adalah, pembatasan peredaran uang tunai secara ketat dapat berdampak signifikan terhadap operasional partai politik, terutama mengingat belum adanya mekanisme pendanaan yang transparan dan memadai bagi partai politik di Indonesia.

Mahfud MD menuturkan, usulan penambahan materi pendanaan partai politik dalam RUU Pembatasan Uang Kartal menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi kelanjutan pembahasan kedua RUU tersebut. Implikasi dari penambahan materi ini memerlukan kajian mendalam, mengingat kompleksitas isu pendanaan partai politik dan potensi dampaknya terhadap sistem kepartaian dan demokrasi di Indonesia.

Berikut adalah poin-poin penting yang mengemuka dalam dinamika pembahasan RUU Perampasan Aset dan RUU Pembatasan Uang Kartal:

• Prioritas Pemerintah: Presiden Joko Widodo memberikan arahan agar RUU Perampasan Aset dan RUU Pembatasan Uang Kartal menjadi prioritas pemerintah dalam upaya pemberantasan korupsi dan penataan sistem keuangan.
• Usulan Pemisahan Pembahasan: DPR mengusulkan agar pembahasan RUU Perampasan Aset dan RUU Pembatasan Uang Kartal dilakukan secara terpisah, dengan pemerintah fokus pada RUU Perampasan Aset dan DPR mengambil inisiatif untuk RUU Pembatasan Uang Kartal.
• Isu Pendanaan Partai Politik: DPR mengusulkan agar RUU Pembatasan Uang Kartal diintegrasikan dengan materi terkait pendanaan partai politik, dengan alasan pembatasan peredaran uang tunai dapat berdampak signifikan terhadap operasional partai politik.
• Implikasi Kompleks: Penambahan materi pendanaan partai politik dalam RUU Pembatasan Uang Kartal memerlukan kajian mendalam, mengingat kompleksitas isu pendanaan partai politik dan potensi dampaknya terhadap sistem kepartaian dan demokrasi di Indonesia.

Dinamika pembahasan RUU Perampasan Aset dan RUU Pembatasan Uang Kartal mencerminkan kompleksitas dalam merumuskan kebijakan publik yang melibatkan berbagai kepentingan dan perspektif. Isu pendanaan partai politik menjadi salah satu titik krusial yang memerlukan perhatian serius dalam upaya mewujudkan sistem kepartaian yang transparan, akuntabel, dan demokratis.