Gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) yang melanda berbagai sektor industri di Indonesia menjadi perhatian serius Kamar Dagang dan Industri (Kadin). Ketua Umum Kadin, Anindya Novyan Bakrie, menegaskan bahwa isu ini tidak boleh dianggap remeh, mengingat dampaknya langsung terhadap kelangsungan hidup jutaan pekerja dan keluarga mereka.

"PHK adalah masalah yang sangat serius. Kita harus berupaya keras untuk menahannya, karena ini menyangkut hajat hidup orang banyak," ujar Anindya di Jakarta, menyoroti urgensi penciptaan lapangan kerja baru sebagai solusi utama. Kadin sendiri terus berupaya mencari terobosan untuk membuka peluang kerja melalui berbagai cara.

Salah satu upaya yang ditempuh Kadin adalah melalui diplomasi tarif dagang dengan berbagai negara. Anindya meyakini bahwa dengan strategi yang tepat, diplomasi ini dapat menjadi instrumen efektif dalam menciptakan lapangan kerja baru dan meningkatkan daya saing produk Indonesia di pasar global. Kadin juga berkomitmen untuk terus bekerja sama dengan pemerintah dalam melindungi industri lokal dan mendorong munculnya pengusaha-pengusaha baru.

Kekhawatiran Kadin ini sejalan dengan data terbaru dari Badan Pusat Statistik (BPS) yang menunjukkan peningkatan angka pengangguran di Indonesia. Pada Februari 2025, jumlah pengangguran mencapai 7,28 juta orang, atau 4,76 persen dari total angkatan kerja. Angka ini meningkat dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya, yang mengindikasikan adanya tantangan serius dalam penyerapan tenaga kerja di tengah kondisi ekonomi yang dinamis. Peningkatan ini juga dipicu oleh banyaknya lulusan baru yang memasuki pasar kerja.

Dana Moneter Internasional (IMF) pun sebelumnya telah memprediksi adanya potensi kenaikan tingkat pengangguran di Indonesia. Dalam laporan World Economic Outlook edisi April 2025, IMF memperkirakan tingkat pengangguran akan mencapai 5,0 persen pada tahun 2025 dan 5,1 persen pada tahun 2026. Proyeksi ini menjadi sinyal bagi pemerintah dan seluruh pemangku kepentingan untuk mengambil langkah-langkah antisipatif guna menjaga stabilitas pasar tenaga kerja.

Selain proyeksi peningkatan pengangguran, IMF juga merevisi turun proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia. PDB Indonesia diperkirakan hanya akan tumbuh 4,7 persen pada tahun 2025 dan 2026, lebih rendah dari proyeksi sebelumnya sebesar 5,1 persen. Revisi ini menambah tekanan bagi pemerintah untuk mencari strategi baru dalam mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.

Menyikapi kondisi ini, Anindya menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah, dunia usaha, dan seluruh elemen masyarakat dalam menciptakan iklim investasi yang kondusif, meningkatkan daya saing industri, dan mengembangkan sektor-sektor ekonomi yang berpotensi menyerap banyak tenaga kerja. Dengan upaya bersama, diharapkan Indonesia dapat mengatasi tantangan pengangguran dan mencapai pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

Data Pengangguran:

• Jumlah pengangguran Februari 2025: 7,28 juta orang (4,76% dari angkatan kerja)
• Kenaikan pengangguran: 83.450 orang (dibandingkan Februari 2024)

Proyeksi IMF:

• Tingkat pengangguran 2025: 5,0%
• Tingkat pengangguran 2026: 5,1%
• Pertumbuhan PDB 2025 & 2026: 4,7%