Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta menyoroti ketimpangan distribusi pos pemadam kebakaran (Damkar) di wilayah ibu kota. Dari total 267 kelurahan, baru 170 kelurahan yang memiliki pos Damkar aktif, kondisi ini dinilai belum optimal dalam melindungi seluruh wilayah dari risiko kebakaran.

William Aditya Sarana, anggota Komisi A DPRD DKI Jakarta, mengungkapkan keprihatinannya atas kondisi tersebut. Ia menekankan pentingnya pemerataan pos Damkar, terutama di wilayah padat penduduk yang rentan terhadap kebakaran. Keterbatasan jumlah pos Damkar dinilai dapat menghambat respons cepat dan efektif saat terjadi kebakaran, sehingga berpotensi menimbulkan kerugian yang lebih besar.

"Idealnya, setiap kelurahan memiliki pos Damkar sendiri untuk memastikan respons yang cepat dan efektif saat terjadi kebakaran," ujar William.

Kurangnya infrastruktur Damkar yang merata, menurut William, menjadi tantangan serius dalam meningkatkan keamanan kebakaran di Jakarta. Ia mendesak Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta untuk memprioritaskan pembangunan pos Damkar di kelurahan-kelurahan yang belum memiliki fasilitas tersebut.

"Pemerintah Provinsi harus segera mengambil langkah konkret untuk membangun pos Damkar di seluruh kelurahan. Ini adalah investasi penting untuk melindungi warga dari bahaya kebakaran," tegasnya.

Meski demikian, William mengapresiasi langkah-langkah positif yang telah diambil oleh Pemprov DKI Jakarta dalam meningkatkan kesiapsiagaan kebakaran, seperti:

• Rekrutmen 1.000 petugas Damkar baru: Penambahan personel Damkar diharapkan dapat meningkatkan kemampuan operasional dan respons terhadap kejadian kebakaran.
• Instruksi Gubernur (Ingub) Nomor 5 Tahun 2025 tentang Gerakan Masyarakat Punya APAR (Gempar): Program ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya memiliki Alat Pemadam Api Ringan (APAR) di rumah dan lingkungan sekitar, serta memberikan pelatihan penggunaan APAR yang benar.

William menekankan bahwa upaya-upaya tersebut harus diimbangi dengan pembangunan infrastruktur Damkar yang memadai di seluruh wilayah Jakarta. Ia berharap dengan pemerataan pos Damkar, sistem penanganan kebakaran di Jakarta dapat diperkuat secara menyeluruh, mulai dari pencegahan hingga penanggulangan.

"Dengan kombinasi antara personel yang terlatih, peralatan yang memadai, dan infrastruktur yang merata, kita dapat menciptakan lingkungan yang lebih aman dan terlindungi dari bahaya kebakaran," pungkasnya.