Tragedi ledakan amunisi yang mengguncang kawasan Pantai Sagara, Cibalong, Garut, Jawa Barat, memicu reaksi keras dari berbagai pihak. Lembaga swadaya masyarakat (LSM) Imparsial mendesak Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto untuk segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap insiden yang menelan korban jiwa, baik dari kalangan militer maupun sipil.

Direktur Imparsial, Ardi Manto Adiputra, menekankan pentingnya investigasi mendalam, bukan hanya terhadap pelaksana teknis di lapangan, tetapi juga terhadap para komandan dan atasan yang bertanggung jawab atas operasi pemusnahan amunisi tersebut. Menurutnya, banyaknya korban sipil mengindikasikan adanya kelalaian serius dalam penerapan Standar Operasional Prosedur (SOP) disposal amunisi.

"Hal ini menjadi sinyal kuat adanya kelalaian dalam pelaksanaan SOP disposal amunisi tersebut, sehingga evaluasi seharusnya menyeluruh mulai dari perencanaan hingga eksekusi dan tidak hanya menyasar pelaksana teknis semata tetapi juga menyentuh atasan yang bertanggung jawab," ujar Ardi.

Sorotan Terhadap Pengamanan dan Sosialisasi

Imparsial juga menyoroti lemahnya pengamanan dan minimnya sosialisasi kepada masyarakat sekitar lokasi pemusnahan amunisi. Keberadaan warga sipil dalam radius bahaya ledakan dianggap sebagai indikasi kurangnya persiapan dan koordinasi yang memadai. Seharusnya, kegiatan berisiko tinggi seperti ini dilakukan dengan prosedur ketat, pengamanan berlapis, dan pemberitahuan yang jelas kepada warga sekitar.

"Seharusnya pengamanan berlapis diperlukan mengingat efek ledakan yang akan timbul cukup mematikan," imbuhnya.

Kritik Terhadap Keterlibatan TNI dalam Tugas Non-Pertahanan

Lebih lanjut, Imparsial mengkritisi kecenderungan melibatkan TNI dalam berbagai tugas non-pertahanan. Ardi berpendapat bahwa hal ini dapat mengaburkan fokus institusi militer dari tugas utamanya sebagai alat pertahanan negara. Ia mencontohkan keterlibatan TNI dalam program-program seperti makan bergizi gratis, swasembada pangan, hingga pengamanan gedung kejaksaan.

"Kecenderungan menarik TNI untuk terlibat dalam urusan-urusan sipil adalah ancaman serius bagi profesionalisme TNI yang mengakibatkan TNI menjadi lalai dan menggerus keahlian TNI dalam tugas utamanya sebagai alat pertahanan negara," tegasnya.

Tuntutan Imparsial

Menyikapi tragedi ini, Imparsial menyampaikan sejumlah tuntutan:

• Pemerintah harus bertanggung jawab penuh atas kerugian yang timbul, termasuk menjamin keberlangsungan hidup keluarga korban.
• Panglima TNI harus menolak permintaan dari pihak sipil yang dapat mengalihkan fokus TNI dari tugas utamanya.
• TNI harus dikembalikan pada fungsi dasarnya sebagai alat pertahanan negara, bukan sebagai alat politik elite.

Imparsial mendesak Panglima TNI untuk menjaga profesionalisme TNI dengan tetap fokus pada tugas utamanya sebagai alat pertahanan negara. Tragedi ledakan di Garut ini menjadi momentum penting untuk melakukan evaluasi menyeluruh dan memastikan bahwa TNI tetap menjadi kekuatan yang profesional dan berdedikasi untuk menjaga kedaulatan negara.

Kronologi Singkat Tragedi

Seperti yang diberitakan sebelumnya, ledakan dahsyat terjadi di kawasan Desa Sagara, Kecamatan Cibalong, Kabupaten Garut, Jawa Barat, pada Senin pagi. Peristiwa tersebut terjadi saat TNI melaksanakan pemusnahan amunisi kedaluwarsa. Peristiwa memilukan ini menewaskan 13 orang, terdiri dari empat prajurit TNI dan sembilan warga sipil.