Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta memberikan tanggapan terhadap rencana Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta untuk merekrut 1.000 petugas pemadam kebakaran (damkar). Apresiasi diberikan atas inisiatif tersebut, namun DPRD menekankan pentingnya pembenahan dan pemerataan infrastruktur pendukung.

Anggota Komisi A DPRD DKI Jakarta, William Aditya Sarana, menyampaikan bahwa idealnya setiap kelurahan di Jakarta memiliki pos pemadam kebakaran. Namun, fakta di lapangan menunjukkan bahwa masih banyak kelurahan yang belum memiliki fasilitas tersebut. Dari total 267 kelurahan di Jakarta, baru 170 kelurahan yang memiliki pos damkar aktif. Kondisi ini dinilai menghambat respons cepat terhadap kejadian kebakaran dan meningkatkan potensi kerugian.

William menyambut baik langkah Gubernur Pramono Anung dalam membuka rekrutmen besar-besaran petugas damkar. Penambahan personel ini diharapkan dapat memperkuat kemampuan Pemprov DKI Jakarta dalam menangani kebakaran. Akan tetapi, William mengingatkan bahwa keberadaan personel yang memadai harus diimbangi dengan sarana dan prasarana yang memadai pula. Ketersediaan pos damkar di setiap kelurahan akan memastikan waktu respons yang lebih cepat dan efektif dalam memadamkan api.

Saat ini, Pemprov DKI Jakarta telah mendistribusikan Alat Pemadam Api Ringan (APAR) ke setiap Rukun Tetangga (RT). Langkah ini merupakan upaya preventif untuk menanggulangi kebakaran skala kecil. Selain itu, Pemprov juga telah membuka rekrutmen 1.000 petugas damkar. Namun, William menekankan bahwa pembangunan infrastruktur pos damkar di setiap kelurahan juga harus menjadi prioritas.

Ketiadaan pos damkar di sejumlah wilayah menyebabkan penanganan kebakaran menjadi lambat. Akibatnya, risiko kerusakan yang ditimbulkan menjadi lebih besar. William berharap, Pemprov DKI Jakarta tidak hanya fokus pada penambahan personel, tetapi juga berinvestasi dalam pembangunan infrastruktur yang memadai. Sistem perlindungan kebakaran yang komprehensif, mulai dari kesiapan personel, peralatan, hingga keberadaan pos damkar di setiap kelurahan, akan memperkuat keamanan kebakaran di Jakarta secara keseluruhan.

William juga mengingatkan, bahwa sistem keamanan kebakaran yang kuat harus mencakup seluruh aspek, mulai dari pencegahan hingga penanganan. Dengan demikian, Jakarta akan lebih siap menghadapi ancaman kebakaran dan meminimalisir dampak negatifnya. DPRD DKI Jakarta berkomitmen untuk mendukung upaya Pemprov DKI Jakarta dalam meningkatkan kualitas pelayanan pemadam kebakaran dan menciptakan lingkungan yang lebih aman bagi seluruh warga Jakarta.

Untuk menciptakan sistem perlindungan kebakaran yang optimal di Jakarta, Pemprov DKI Jakarta perlu melakukan evaluasi menyeluruh terhadap infrastruktur dan sumber daya yang ada. Evaluasi ini akan membantu mengidentifikasi kekurangan dan menentukan langkah-langkah perbaikan yang diperlukan. Selain itu, Pemprov juga perlu meningkatkan koordinasi dengan berbagai pihak terkait, seperti RT, RW, dan masyarakat, untuk meningkatkan kesadaran dan partisipasi dalam pencegahan kebakaran.

Dengan kerjasama yang baik antara Pemprov DKI Jakarta, DPRD DKI Jakarta, dan masyarakat, Jakarta dapat menjadi kota yang lebih aman dan tangguh terhadap ancaman kebakaran.