DPR Soroti Ledakan Amunisi di Garut: Minta TNI Audit SOP Pemusnahan
Ledakan amunisi yang terjadi di Garut, Jawa Barat, memicu reaksi dari Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Wakil Ketua Komisi I DPR, Budisatrio Djiwandono, mendesak Tentara Nasional Indonesia (TNI) untuk melakukan audit menyeluruh terhadap Standar Operasional Prosedur (SOP) yang berlaku dalam pemusnahan amunisi yang sudah melewati masa pakai.
Insiden tragis ini, yang terjadi saat proses pemusnahan amunisi kedaluwarsa oleh TNI, telah menimbulkan korban jiwa, termasuk warga sipil. Budisatrio menekankan bahwa keselamatan warga sipil dalam setiap kegiatan militer yang berpotensi membahayakan harus menjadi prioritas utama.
"Kami memandang perlu adanya evaluasi mendalam terhadap SOP tata kelola logistik dan pemusnahan amunisi yang sudah kedaluwarsa," ujar Budisatrio.
Politisi dari Partai Gerindra itu menyoroti pentingnya sosialisasi yang efektif dan pembatasan akses yang ketat ke lokasi-lokasi yang digunakan untuk aktivitas militer berisiko tinggi. Langkah-langkah ini dinilai krusial untuk mencegah terulangnya kejadian serupa dan melindungi nyawa manusia.
Budisatrio juga menekankan perlunya investigasi komprehensif terhadap insiden ledakan di Garut. Investigasi ini diharapkan dapat mengungkap penyebab pasti ledakan dan memberikan rekomendasi untuk perbaikan SOP di masa mendatang. Selain itu, temuan investigasi ini juga dapat menjadi dasar untuk menentukan langkah-langkah pertanggungjawaban yang diperlukan.
Lebih lanjut, Budisatrio mengingatkan bahwa insiden di Garut harus menjadi momentum bagi TNI untuk lebih meningkatkan kedisiplinan dalam menjalankan SOP. Keselamatan seluruh pihak, baik personel militer maupun warga sipil, harus menjadi pertimbangan utama dalam setiap kegiatan militer, termasuk pemusnahan amunisi.
Sebelumnya, ledakan dahsyat mengguncang Desa Sagara, Kecamatan Cibalong, Kabupaten Garut, pada Senin (12/5/2025) pagi. Insiden tersebut terjadi saat TNI melakukan pemusnahan amunisi kedaluwarsa. Peristiwa ini mengakibatkan jatuhnya korban jiwa, termasuk prajurit TNI dan warga sipil.
Pernyataan Kepala Pusat Penerangan TNI terkait aktivitas warga sipil di lokasi kejadian juga menuai tanggapan dari keluarga korban. Beberapa keluarga membantah bahwa anggota keluarga mereka yang menjadi korban adalah pemulung, dan mengklaim bahwa mereka telah lama membantu TNI dalam proses pemusnahan amunisi.