Program Sarapan Gratis Jakarta: Perubahan Haluan Menuju Peningkatan Infrastruktur Kantin Sekolah

Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, baru-baru ini mengumumkan perubahan signifikan dalam rencana program sarapan gratis yang sebelumnya telah dicanangkan. Keputusan ini diambil setelah adanya koordinasi dan arahan dari pemerintah pusat, khususnya Badan Gizi Nasional (BGN). Awalnya, program sarapan gratis ini menuai kontroversi setelah BGN menyatakan bahwa program serupa telah dijalankan oleh pemerintah pusat melalui program makan bergizi gratis. Hal ini menimbulkan kekhawatiran akan tumpang tindih program dan inefisiensi anggaran.

Pramono menjelaskan bahwa arahan dari BGN, yang disampaikan langsung oleh Kepala BGN, Dadan Hindayana, menyatakan bahwa pemerintah daerah sebaiknya tidak menjalankan program yang serupa dengan program makan bergizi gratis yang telah ada di tingkat nasional. Pernyataan tersebut disampaikan dalam sebuah acara retreat kepala daerah beberapa waktu lalu. Menanggapi hal ini, Pramono menyatakan kepatuhannya terhadap arahan pemerintah pusat, dan dengan demikian, program sarapan gratis yang semula direncanakan akan dialihkan fokusnya.

Alih-alih melanjutkan program sarapan gratis, Pemprov DKI Jakarta akan mengalokasikan anggaran yang telah disiapkan untuk merenovasi infrastruktur kantin sekolah di seluruh Jakarta. Pramono menekankan bahwa langkah ini diambil sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas dan kebersihan fasilitas makan siswa, demi mendukung gizi dan kesehatan mereka. Renovasi kantin sekolah ini akan mencakup perbaikan sarana dan prasarana, serta pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang terlibat dalam penyediaan makanan di sekolah.

Kepala BGN, Dadan Hindayana, kemudian memberikan klarifikasi terkait polemik ini. Ia menegaskan bahwa BGN tidak melarang Pemprov DKI Jakarta untuk menjalankan program bantuan gizi bagi siswa, namun menekankan pentingnya sinkronisasi dan koordinasi program dengan pemerintah pusat untuk menghindari duplikasi dan penyaluran anggaran yang lebih efektif. Dadan bahkan menyatakan dukungan BGN untuk bersinergi dengan Pemprov DKI Jakarta dalam upaya peningkatan gizi anak, termasuk melalui perbaikan infrastruktur kantin sekolah. Ia menekankan bahwa program sarapan gratis akan lebih efektif jika difokuskan pada jenjang SMP dan SMA.

Dengan demikian, perubahan arah program ini bukan berarti pengabaian terhadap upaya peningkatan gizi siswa di Jakarta. Sebaliknya, Pemprov DKI Jakarta beralih strategi dengan fokus pada peningkatan kualitas infrastruktur pendukung,yakni kantin sekolah, sebagai langkah yang lebih terintegrasi dan berkelanjutan. Hal ini diharapkan akan menghasilkan dampak yang lebih besar dan berkelanjutan dalam jangka panjang untuk menjamin pemenuhan gizi seimbang bagi para siswa di Jakarta.

Langkah-langkah Pemprov DKI Jakarta:

• Membatalkan program sarapan gratis yang semula direncanakan.
• Mengalihkan anggaran untuk renovasi kantin sekolah di seluruh Jakarta.
• Meningkatkan kualitas dan kebersihan fasilitas makan siswa.
• Memberdayakan UMKM yang terlibat dalam penyediaan makanan di sekolah.
• Berkolaborasi dengan BGN untuk memastikan program peningkatan gizi siswa tetap berjalan efektif dan terintegrasi dengan program pemerintah pusat.