Partai Solidaritas Indonesia (PSI) menerapkan sistem pemilihan ketua umum yang unik, terinspirasi dari gagasan Presiden Joko Widodo tentang "Partai Super Terbuka." Pemilihan ini, yang disebut Pemilu Raya, bertujuan untuk memberikan hak suara kepada seluruh anggota partai dalam memilih pemimpin mereka.

Wakil Ketua Umum PSI, Andy Budiman, menjelaskan bahwa ide ini muncul setelah mendengar gagasan Jokowi tentang partai yang terbuka dan dimiliki oleh seluruh anggotanya. Jokowi sendiri telah menyampaikan konsep "Partai Super Tbk (Terbuka)" dalam berbagai kesempatan, menekankan pentingnya partai politik yang inklusif dan partisipatif.

"Begitu Pak Jokowi bicara tentang partai super terbuka, kemudian dalam beberapa pertemuan juga menyebutkan bahwa memang sebaiknya ketum dipilih secara langsung," ujar Andy Budiman di Kantor DPP PSI, Jakarta, Selasa (13/5/2025).

Menurut Andy, Pemilu Raya adalah langkah konkret PSI untuk mewujudkan visi "Partai Super Terbuka," di mana partai menjadi milik anggotanya, bukan hanya segelintir elite atau keluarga tertentu. Sistem ini juga dianggap sebagai bentuk adaptasi PSI terhadap tuntutan zaman, terutama dari kalangan muda yang ingin terlibat aktif dalam proses politik.

Konsep "Partai Super Tbk" yang digagas Jokowi menekankan bahwa partai politik seharusnya terbuka dan dimiliki oleh semua anggotanya, seperti halnya perusahaan terbuka (Tbk) yang sahamnya dimiliki oleh publik. Jokowi bahkan mengklaim bahwa PSI, yang kini dipimpin oleh putranya, Kaesang Pangarep, telah mengadopsi gagasannya tersebut dengan beberapa modifikasi.

Istilah "Super Tbk" pertama kali diungkapkan Jokowi dalam sebuah wawancara, di mana ia menekankan bahwa partai politik seharusnya dimiliki oleh seluruh anggotanya, bukan hanya oleh elite tertentu. Konsep ini bertujuan untuk menciptakan partai politik yang lebih demokratis dan partisipatif, di mana semua anggota memiliki hak yang sama dalam menentukan arah dan kepemimpinan partai.

Pemilu Raya PSI diharapkan dapat menjadi contoh bagi partai politik lain di Indonesia untuk menerapkan sistem yang lebih terbuka dan inklusif, serta melibatkan seluruh anggota dalam proses pengambilan keputusan.