Tragedi ledakan amunisi yang terjadi di Garut, Jawa Barat, telah memicu gelombang keprihatinan dan desakan untuk dilakukannya investigasi mendalam. Insiden yang merenggut nyawa 13 orang, termasuk anggota TNI dan warga sipil, ini menimbulkan pertanyaan serius mengenai standar operasional prosedur (SOP) pemusnahan amunisi yang diterapkan oleh TNI.

Ledakan yang terjadi pada Senin (12/5) pukul 09.30 WIB di Desa Sagara, Kecamatan Cibalong, Garut, Jawa Barat, telah meninggalkan duka mendalam bagi keluarga korban. Identitas para korban yang meninggal dunia adalah sebagai berikut:

• Kolonel Cpl Antonius Hermawan
• Mayor Cpl Anda Rohanda
• Agus bin Kasmin
• Ipan bin Obur
• Iyus Ibing bin Inon
• Anwar bin Inon
• Iyus Rizal bin Saepuloh
• Toto
• Dadang
• Rustiawan
• Endang
• Kopda Eri Dwi Priambodo
• Pratu Aprio Setiawan

Menanggapi kejadian ini, berbagai pihak, termasuk anggota parlemen dan pengamat militer, telah menyuarakan perlunya investigasi yang transparan dan komprehensif. Wakil Ketua Komisi I DPR, Dave Laksono, menekankan pentingnya mengungkap akar permasalahan dan memastikan bahwa tindakan yang diambil oleh TNI AD sesuai dengan kebutuhan di lapangan.

Senada dengan hal tersebut, Wakil Ketua Komisi I DPR lainnya, Budisatrio Djiwandono, mendorong TNI untuk tidak hanya melakukan investigasi, tetapi juga melakukan audit menyeluruh terhadap SOP tata kelola logistik dan pemusnahan amunisi yang sudah kedaluwarsa. Menurutnya, kejadian ini menjadi alarm bagi TNI untuk memprioritaskan kedisiplinan dalam menjalankan SOP keselamatan, baik bagi personel militer maupun masyarakat sipil.

Kritik juga datang dari Direktur Imparsial, Ardi Manto Adiputra, yang menilai adanya inkompetensi TNI dalam proses pemusnahan amunisi. Ardi menyoroti jatuhnya korban jiwa dari kalangan warga sipil sebagai indikasi kelalaian dalam pelaksanaan SOP, khususnya terkait pengamanan area dan informasi kepada warga sekitar lokasi. Ia menekankan perlunya pengamanan berlapis mengingat efek ledakan yang dapat timbul.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Garut turut memberikan pernyataan atas insiden ledakan ini. DPRD Garut meminta agar investigasi dilakukan secara menyeluruh dan transparan. Hal ini disampaikan oleh Oleh Soleh dari DPRD Garut, ia menegaskan bahwa investigasi yang dilakukan harus terang benderang dan mengungkap siapa yang bertanggung jawab atas peristiwa tersebut. Ia juga menyampaikan bahwa harga nyawa tidak bisa dianggap murah.

Tragedi ledakan amunisi di Garut ini menjadi momentum penting bagi TNI untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap sistem pengelolaan dan pemusnahan amunisi. Transparansi dan akuntabilitas dalam proses investigasi sangat krusial untuk memulihkan kepercayaan publik dan mencegah terulangnya kejadian serupa di masa depan.