Ratusan siswa di Kota Bogor, Jawa Barat, dilaporkan mengalami keracunan setelah mengonsumsi program Makanan Bergizi Gratis (MBG), memicu reaksi keras dari Komisi IX DPR RI. Insiden ini kembali menyoroti efektivitas pengawasan Badan Gizi Nasional (BGN) terhadap program-program yang melibatkan konsumsi makanan massal.

Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, Yahya Zaini, menyatakan kekecewaannya atas terulangnya kasus keracunan makanan yang menimpa siswa. Ia mengingatkan kembali janji BGN untuk memperketat pengawasan setelah beberapa insiden serupa terjadi sebelumnya. Menurutnya, BGN telah berjanji dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi IX DPR akan melakukan evaluasi menyeluruh dan meningkatkan pengawasan terhadap kasus-kasus keracunan makanan. Yahya menekankan bahwa pengawasan yang ketat sangat penting untuk mencegah kejadian serupa di masa mendatang.

"Waktu RDP dengan Komisi IX DPR, BGN berjanji akan melakukan evaluasi terhadap kasus-kasus keracunan makanan dengan memperketat pengawasan," ujar Yahya, menyoroti pentingnya realisasi janji tersebut.

Lebih lanjut, Yahya mendesak BGN untuk menjalin kerjasama yang lebih erat dengan berbagai pihak terkait dalam pelaksanaan program MBG. Ia menyebutkan perlunya melibatkan pemerintah daerah, Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), pihak sekolah, hingga puskesmas dalam pengawasan di lapangan. Keterlibatan semua pihak ini dianggap krusial untuk memastikan tidak ada lagi kejadian keracunan yang menimpa siswa.

"Komisi IX DPR mendesak supaya pengawasan tersebut melibatkan pemda, BPOM, sekolah dan puskesmas. Keterlibatan pihak-pihak tersebut sangat penting untuk memastikan zero accident," tegasnya.

Yahya juga menyoroti keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM) yang dimiliki BGN. Ia menilai bahwa dengan SDM yang terbatas, BGN tidak akan mampu melakukan pengawasan secara efektif sendirian. Oleh karena itu, kerjasama dengan lembaga lain menjadi sangat penting. Ia memperingatkan bahwa tanpa pengawasan yang ketat, kasus-kasus keracunan makanan akan terus berulang.

"Selama ini BGN bekerja sendiri sementara SDM-nya sangat terbatas. Tanpa pengawasan yang ketat sulit kasus keracunan tidak terjadi. Hanya menunggu waktu kejadian keracunan akan menyusul di tempat lain," ungkapnya.

Ia menambahkan, meskipun persentase kasus keracunan tergolong kecil, yaitu sekitar 0,05%, namun hal tersebut tidak boleh diabaikan. Yahya menyayangkan sikap BGN yang lebih bangga dengan capaian-capaian yang telah diraih, namun melupakan kasus-kasus keracunan yang telah melibatkan ratusan siswa.

"Walaupun persentasenya kecil hanya sekitar 0,05% tapi kasus keracunan tidak boleh dibiarkan. Selama ini BGN bangga dengan capaian yang telah diraih. Tapi lupa dengan kasus-kasus keracunan tersebut yang telah melibatkan ratusan siswa," kata Yahya.

Berdasarkan data terbaru, jumlah siswa yang mengalami keracunan setelah mengonsumsi menu MBG di Kota Bogor mencapai 223 orang, mulai dari siswa TK hingga SMA. Kepala Dinas Kesehatan Kota Bogor, Sri Nowo Retno, menjelaskan bahwa data tersebut merupakan hasil penyelidikan epidemiologi lanjutan terhadap 13 sekolah. Beberapa siswa masih menjalani rawat inap di rumah sakit, sementara sebagian lainnya menjalani rawat jalan.

"Korban yang terdata hari ini sebanyak 9 orang, sehingga total korban menjadi 223 orang," kata Sri Nowo Retno, menjelaskan perkembangan terbaru kasus keracunan tersebut.

Dari total korban, sejumlah siswa telah menyelesaikan masa rawat inap, namun masih ada beberapa yang masih dirawat di rumah sakit.