Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia (Kemlu RI) memberikan pernyataan terkait situasi terkini di Tripoli, Libya, menyusul bentrokan bersenjata yang terjadi pada awal pekan ini. Pemerintah memastikan bahwa tidak ada warga negara Indonesia (WNI) yang menjadi korban atau terdampak langsung dalam insiden tersebut.

Direktur Perlindungan WNI Kemlu RI, Judha Nugraha, mengungkapkan bahwa Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di Tripoli telah mengambil langkah proaktif dengan menjalin komunikasi intensif bersama komunitas WNI yang berada di wilayah tersebut. Hasil komunikasi menunjukkan bahwa seluruh WNI dalam kondisi aman dan tenang.

"KBRI Tripoli terus memantau perkembangan situasi keamanan dan berkoordinasi dengan berbagai pihak terkait untuk memastikan keselamatan WNI," ujar Judha dalam keterangan resminya.

Berdasarkan data Kemlu RI, saat ini terdapat 535 WNI yang menetap di Libya, dengan mayoritas atau sekitar 302 orang berada di Tripoli. Sebagian besar WNI bekerja sebagai pekerja migran profesional, khususnya di sektor domestik. Selain itu, terdapat juga mahasiswa yang menempuh pendidikan serta WNI yang telah menikah dengan warga lokal.

Kemlu RI mengimbau seluruh WNI di Libya untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi ancaman keamanan dan secara aktif mengikuti perkembangan situasi dari sumber-sumber informasi resmi, termasuk otoritas setempat dan KBRI Tripoli. WNI juga diminta untuk menjaga komunikasi dengan KBRI agar dapat memperoleh bantuan atau informasi terkini jika diperlukan.

"Dalam situasi darurat, WNI dapat menghubungi hotline KBRI Tripoli di nomor +218944815608," imbuh Judha.

Pemerintah juga mengeluarkan imbauan bagi WNI yang berencana melakukan perjalanan ke Libya agar menunda keberangkatan hingga situasi keamanan kembali stabil dan kondusif.

Bentrokan bersenjata yang terjadi di Tripoli dilaporkan menewaskan sedikitnya enam orang, termasuk Kepala Keamanan Dewan Kepresidenan Libya, Abdel Ghani Al-Kikli. Operasi militer di Tripoli telah rampung. Konflik ini menambah daftar panjang instabilitas politik dan keamanan yang melanda Libya sejak penggulingan Muammar Gaddafi pada tahun 2011. Negara tersebut saat ini terpecah antara Pemerintah Persatuan Nasional (GNU) yang berbasis di Tripoli dan Pemerintahan Stabilitas Nasional (GNS) yang berpusat di Tobruk.