Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Pemprov Babel) mengambil garis kebijakan yang berbeda dalam menangani isu kenakalan remaja dan peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM). Alih-alih mengikuti jejak daerah lain yang menerapkan program pelatihan ala militer, Pemprov Babel memilih untuk fokus pada pembenahan sektor ekonomi sebagai prioritas utama.

Gubernur Kepulauan Bangka Belitung, Hidayat Arsani, menegaskan bahwa langkah tersebut diambil mengingat kondisi keuangan daerah yang saat ini mengalami defisit anggaran. Menurutnya, investasi pada sektor ekonomi akan memberikan dampak yang lebih signifikan dalam jangka panjang, terutama dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing daerah.

"Kita belum pikir ke arah sana (pelatihan militer). Saat ini, fokus kita adalah ekonomi," ujar Hidayat usai menghadiri paripurna Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025-2029.

Meski demikian, Hidayat menegaskan bahwa pendidikan tetap menjadi pilar penting dalam pembangunan daerah. Pemprov Babel akan terus berupaya meningkatkan mutu pendidikan melalui berbagai program dan inisiatif, yang terangkum dalam tagline "Bangka Belitung Berdaya". Program-program tersebut dirancang untuk menyiapkan SDM yang kompeten dan berdaya saing di era globalisasi.

"Bentuknya bukan seperti militer, tetapi lebih pada peningkatan mutu di sekolah-sekolah," jelas Hidayat.

Beberapa langkah konkret yang akan diambil Pemprov Babel antara lain:

• Penyediaan beasiswa bagi siswa berprestasi dan kurang mampu.
• Mendorong Badan Usaha Milik Negara (BUMN) untuk berpartisipasi dalam peningkatan kualitas pendidikan melalui program Corporate Social Responsibility (CSR).
• Menghapus pungutan-pungutan yang membebani siswa di sekolah.

Ketua DPRD Bangka Belitung, Didit Sirgusjaya, menyatakan dukungannya terhadap prioritas pembangunan ekonomi yang ditetapkan oleh Pemprov Babel. Ia menekankan pentingnya memaksimalkan potensi daerah agar Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dapat surplus, sehingga pembangunan dapat berjalan optimal.

"Kita harus maksimalkan potensi daerah agar APBD kita surplus, dari sana pembangunan dijalankan. Perlu evaluasi kinerja dinas dan harus ada target kerja," kata Didit.

Dengan sinergi antara pemerintah daerah dan DPRD, diharapkan Kepulauan Bangka Belitung dapat mencapai kemajuan yang signifikan di bidang ekonomi dan pendidikan, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.