Wacana pelatihan dokter umum untuk melakukan operasi Caesar terus menjadi perbincangan hangat di kalangan tenaga medis dan masyarakat luas. Wakil Menteri Kesehatan (Wamenkes) Dante Saksono Harbuwono memberikan tanggapan terkait isu ini, menjelaskan bahwa usulan tersebut masih dalam tahap pembahasan intensif bersama Kolegium Kesehatan Indonesia (KKI).

Menurut Wamenkes, implementasi wacana ini tidak akan dilakukan dalam waktu dekat mengingat kompleksitas dan implikasi yang perlu dipertimbangkan secara matang. Pernyataan ini disampaikan di sela-sela kegiatan di Jakarta Selatan, Rabu (14/5/2025), sebagai respons terhadap meningkatnya perhatian publik terhadap isu tersebut.

Sebelumnya, Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin mengemukakan alasan di balik usulan pelatihan ini. Menkes menyoroti tingginya angka kematian ibu saat melahirkan di daerah-daerah terpencil, tertinggal, terdepan, dan terluar (3T). Keterbatasan akses terhadap dokter spesialis kandungan menjadi faktor utama yang menyebabkan penanganan persalinan yang tidak optimal.

Menkes menceritakan pengalamannya saat mengunjungi Pulau Nias, Pulau Taliabu, dan Pulau Anambas, di mana banyak ibu meninggal dunia karena tidak mendapatkan pertolongan medis yang memadai saat persalinan. Kondisi ini mendorong Menkes untuk mengusulkan agar dokter umum di daerah tersebut dilatih untuk membantu penanganan persalinan dan operasi Caesar.

"Beberapa ilmu bisa diturunkan ke bawah karena dulu juga dilakukan seperti itu. Itu yang saya minta," ujar Menkes saat berbicara kepada wartawan di Jakarta, Senin (12/5). Menkes menekankan bahwa pelatihan ini bertujuan untuk meningkatkan akses pelayanan kesehatan bagi masyarakat di daerah terpencil yang seringkali kesulitan mendapatkan penanganan medis yang cepat dan tepat.

Namun, usulan Menkes ini menuai berbagai reaksi dari kalangan tenaga medis. Beberapa pihak berpendapat bahwa penanganan persalinan dan operasi Caesar memerlukan keahlian khusus yang hanya diperoleh melalui pendidikan dokter spesialis (PPDS). Mereka mempertanyakan efektivitas dan keamanan pelatihan singkat bagi dokter umum dalam melakukan prosedur medis yang kompleks.

Menanggapi kritik tersebut, Menkes menjelaskan bahwa pelatihan ini tidak dimaksudkan untuk menggantikan peran dokter spesialis kandungan. Sebaliknya, pelatihan ini bertujuan untuk memberikan keterampilan dasar kepada dokter umum agar dapat memberikan pertolongan pertama dalam situasi darurat, terutama di daerah-daerah yang kekurangan tenaga medis spesialis.

"Banyak orang yang tinggal di kota mungkin tidak merasa pentingnya ini karena dia bisa akses ke dokter. Tapi masyarakat yang di desa, yang di pulau-pulau itu sangat butuh rakyat. Di Nias itu tidak ada. Jadi kalau dia mesti operasi, mesti 4 jam, mesti 3," jelas Menkes, menggambarkan betapa krusialnya ketersediaan tenaga medis yang terlatih di daerah-daerah terpencil.

Wacana pelatihan operasi Caesar untuk dokter umum ini masih menjadi perdebatan yang kompleks. Pemerintah, tenaga medis, dan masyarakat perlu berdiskusi secara terbuka dan konstruktif untuk mencari solusi terbaik dalam meningkatkan pelayanan kesehatan ibu dan anak di seluruh pelosok negeri.

Beberapa poin penting yang perlu diperhatikan dalam diskusi ini antara lain:

• Standar kompetensi dokter umum yang akan dilatih.
• Kurikulum dan metode pelatihan yang efektif.
• Pengawasan dan evaluasi terhadap kinerja dokter umum setelah pelatihan.
• Ketersediaan fasilitas dan peralatan medis yang memadai di daerah terpencil.
• Dukungan dari dokter spesialis kandungan sebagai mentor dan konsultan.

Diharapkan, melalui dialog yang komprehensif, dapat ditemukan solusi yang tepat untuk meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan ibu dan anak di seluruh Indonesia, tanpa mengorbankan keselamatan dan kesejahteraan pasien.