Kementerian Pertanian (Kementan) mengambil langkah antisipatif terhadap potensi dampak konflik antara India dan Pakistan terhadap ekspor minyak sawit mentah (CPO) Indonesia. Direktur Tanaman Kelapa Sawit dan Aneka Palma Kementan, Adi Praptono, mengungkapkan bahwa eskalasi ketegangan di kawasan tersebut dapat mempengaruhi dinamika pasar CPO global. Pernyataan ini disampaikan di sela-sela acara PalmEx Indonesia 2025 yang berlangsung di JiExpo Kemayoran, Jakarta.

Menyadari potensi gangguan, pemerintah Indonesia tengah berupaya melakukan diversifikasi pasar ekspor CPO. Strategi ini bertujuan untuk mengurangi ketergantungan pada pasar tradisional dan membuka peluang baru di wilayah lain. Pengalaman dengan kebijakan tarif yang diberlakukan oleh Amerika Serikat menjadi pelajaran berharga bagi pemerintah untuk memperkuat ketahanan ekspor sawit.

Beberapa negara menjadi target pasar ekspor CPO Indonesia, diantaranya:

• Mesir
• Negara-negara di kawasan Afrika
• Negara-negara Asia Timur

Menurut Adi, Mesir telah menunjukkan minat terhadap produk CPO Indonesia. Meskipun volume permintaan belum diketahui secara pasti, hal ini menjadi sinyal positif dalam upaya perluasan pasar.

Konflik antara India dan Pakistan bermula dari serangkaian serangan artileri di sepanjang Garis Kontrol (LoC) yang memisahkan wilayah Kashmir. India mengklaim telah melancarkan serangan terhadap sejumlah lokasi yang diduga menjadi basis kelompok bersenjata. Sementara itu, Pakistan menuduh India melanggar wilayah udaranya dan menembak jatuh beberapa pesawat tempur India.

Setelah beberapa hari pertempuran, kedua negara sepakat untuk melakukan gencatan senjata. Namun, ketegangan masih terasa di wilayah Kashmir, dengan laporan mengenai suara ledakan dan tembakan yang masih terdengar.

Meskipun gencatan senjata telah disepakati, situasi di lapangan masih belum sepenuhnya stabil. India dan Pakistan saling menuduh melakukan pelanggaran terhadap kesepakatan tersebut. Pemerintah Indonesia terus memantau perkembangan situasi ini dan mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk melindungi kepentingan ekspor sawit nasional.