Ratusan Siswa di Bogor Alami Keracunan Massal Setelah Konsumsi Program Makan Bergizi Gratis

Kota Bogor, Jawa Barat, tengah menghadapi permasalahan kesehatan serius setelah ratusan siswa dari berbagai tingkatan sekolah dilaporkan mengalami keracunan massal. Kejadian ini diduga kuat terkait dengan program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang baru-baru ini diterapkan. Kepala Badan Gizi Nasional, Dadan Hindayata, dalam konferensi pers yang diadakan pada Rabu (14/5/2025), mengumumkan hasil investigasi laboratorium yang mengindikasikan adanya kontaminasi bakteri Salmonella dan Escherichia coli (E. coli) pada menu makanan yang disediakan.

"Hasil pemeriksaan laboratorium menunjukkan adanya kontaminasi bakteri Salmonella dan E. coli pada sampel makanan. Bakteri ini terdeteksi pada air, bahan baku, telur, dan sayuran yang digunakan dalam program MBG," ujar Dadan.

Kejadian ini menjadi perhatian serius karena jumlah korban terus bertambah. Data terbaru menunjukkan bahwa 223 siswa dari tingkat TK hingga SMA menjadi korban keracunan massal. Dinas Kesehatan Kota Bogor telah menetapkan status Kejadian Luar Biasa (KLB) untuk menangani situasi ini.

Reaksi Keracunan yang Tidak Lazim

Salah satu hal yang menjadi perhatian adalah pola reaksi keracunan yang tidak biasa. Dadan Hindayata menjelaskan bahwa berbeda dengan kasus keracunan makanan pada umumnya, reaksi keracunan pada siswa di Bogor cenderung lambat. Gejala baru muncul beberapa hari setelah konsumsi makanan.

"Biasanya, reaksi keracunan muncul segera setelah mengonsumsi makanan yang terkontaminasi. Namun, di Bogor, reaksinya agak lambat. Siswa mengonsumsi makanan pada hari Selasa, tetapi gejala baru muncul pada hari Rabu. Peningkatan keluhan justru terjadi pada hari Kamis dan Jumat. Hal ini menyebabkan satuan pelayanan program MBG tetap berjalan hingga Dinas Kesehatan turun tangan," jelas Dadan.

Tindakan Penanganan dan Pencegahan

Dinas Kesehatan Kota Bogor telah mengambil langkah-langkah penanganan untuk mengatasi KLB keracunan massal ini. Korban keracunan mendapatkan perawatan medis yang memadai. Selain itu, dilakukan penyelidikan epidemiologi untuk mengidentifikasi sumber kontaminasi dan mencegah kejadian serupa di masa depan. Sampel makanan dan lingkungan diperiksa secara intensif untuk menemukan sumber bakteri Salmonella dan E. coli.

Kepala Dinas Kesehatan Kota Bogor, Sri Nowo Retno, menjelaskan bahwa pihaknya terus memantau perkembangan situasi dan memberikan informasi terbaru kepada masyarakat. "Kami terus berkoordinasi dengan berbagai pihak terkait untuk menangani KLB ini. Prioritas kami adalah memberikan perawatan terbaik kepada para korban dan mencegah penyebaran keracunan lebih lanjut," ujar Sri Nowo Retno pada Selasa (13/5/2025).

Imbauan untuk Perbaikan SOP

Kejadian ini menjadi peringatan keras bagi semua pihak terkait untuk meningkatkan pengawasan dan kontrol kualitas dalam program pemberian makanan. Dadan Hindayata menekankan pentingnya penerapan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang ketat dalam setiap tahap produksi makanan, mulai dari pemilihan bahan baku hingga penyajian.

"Kejadian ini menjadi evaluasi bagi kita semua. SOP harus dijalankan dengan ketat untuk mencegah kontaminasi bakteri dan memastikan keamanan makanan yang dikonsumsi oleh masyarakat, khususnya anak-anak," tegas Dadan.

Update Data Korban Keracunan

Data terbaru menunjukkan bahwa total korban keracunan mencapai 223 orang. Sebagian besar korban mengalami gejala seperti mual, muntah, diare, dan sakit perut. Sebanyak 18 pasien masih menjalani rawat inap di rumah sakit untuk mendapatkan perawatan intensif. Sementara itu, sebagian besar pasien telah diperbolehkan pulang setelah kondisinya membaik.

Berikut adalah data korban keracunan hingga Selasa (13/5/2025):

• Total korban: 223 siswa
• Pasien rawat inap: 18 siswa
• Pasien rawat jalan: 205 siswa
• Siswa selesai rawat inap: 27 siswa

Dinas Kesehatan Kota Bogor terus melakukan pemantauan dan evaluasi untuk memastikan penanganan KLB keracunan massal ini berjalan efektif dan efisien. Masyarakat diimbau untuk tetap tenang dan mengikuti informasi resmi dari pihak berwenang.