Pasca insiden ledakan amunisi yang tragis di Desa Sagara, Kecamatan Cibalong, Kabupaten Garut, Jawa Barat, yang merenggut nyawa belasan orang, Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, menyampaikan usulan penting terkait pembatasan keterlibatan warga sipil dalam kegiatan yang berhubungan dengan aktivitas militer.

Peristiwa yang terjadi pada Senin, 12 Mei 2025, saat proses pemusnahan amunisi kedaluwarsa oleh TNI, menjadi sorotan utama. Dari 13 korban jiwa, sembilan di antaranya adalah warga sipil. Menyikapi hal ini, Dedi Mulyadi menegaskan perlunya evaluasi mendalam terhadap prosedur yang melibatkan masyarakat sipil dalam operasi-operasi militer.

"Saya cenderung berpendapat bahwa warga sipil di Garut tidak seharusnya lagi dilibatkan dalam kegiatan-kegiatan berisiko tinggi semacam itu," ujar Dedi seusai kunjungan ke SMAN 2 Purwakarta bersama Menteri Komunikasi dan Digital, Meutya Hafid, pada Rabu, 14 Mei 2025. Ia menekankan bahwa aktivitas pemusnahan amunisi, dengan segala potensi bahayanya, bukanlah ranah pekerjaan sipil.

Meski menyadari adanya warga yang telah lama membantu dalam kegiatan pemusnahan amunisi, Dedi berpendapat bahwa pengalaman tersebut tidak serta merta menjadikan mereka kompeten untuk menghadapi risiko yang ada. "Ada yang sudah 10 tahun membantu anggota. Walaupun mereka merasa terlatih, pekerjaan itu tetap bukan ranah sipil," tegasnya.

Lebih lanjut, Dedi menjelaskan bahwa aspek teknis dan perizinan terkait keterlibatan sipil dalam kegiatan militer sepenuhnya berada di bawah wewenang Markas Besar TNI. Namun, sebagai kepala daerah, ia merasa bertanggung jawab untuk memberikan perlindungan maksimal kepada warganya dari potensi bahaya yang tidak seharusnya mereka tanggung.

"Apakah itu diperbolehkan atau tidak, biarkan Mabes TNI yang menjelaskan," kata Dedi, menyerahkan keputusan akhir kepada pihak militer yang berwenang.

Saat ini, fokus utama pemerintah daerah adalah memberikan penanganan sosial yang komprehensif bagi para korban dan keluarga yang terdampak. Dedi Mulyadi juga berjanji bahwa kasus ini akan menjadi perhatian serius di masa mendatang, dengan tujuan utama mencegah terulangnya kejadian serupa.

"Ranah saya saat ini adalah sosial dan penanganan dampak. Ke depan, ini jadi perhatian utama agar kejadian seperti ini tidak terulang," pungkasnya. Pemerintah daerah akan bekerja sama dengan pihak terkait untuk memastikan bahwa protokol keselamatan ditingkatkan dan risiko bagi warga sipil diminimalkan dalam setiap kegiatan yang melibatkan unsur militer.