Kondisi ketenagakerjaan Indonesia menghadapi tantangan serius dengan ancaman pemutusan hubungan kerja (PHK) massal yang membayangi sejak tahun 2024 hingga awal 2025. Berbagai sektor industri, termasuk teknologi, manufaktur, dan tekstil, telah mengambil langkah drastis dengan merampingkan tenaga kerja sebagai respons terhadap tekanan ekonomi global, penurunan permintaan pasar, dan disrupsi digital yang tidak terantisipasi. Situasi ini memicu kekhawatiran mendalam terkait kesejahteraan pekerja yang kehilangan pekerjaan dan stabilitas ekonomi sosial negara.

Berdasarkan data dari Kementerian Ketenagakerjaan, jumlah pekerja yang terkena PHK pada tahun 2024 mencapai lebih dari 150.000 orang. Tren ini berlanjut hingga Maret 2025, dengan tambahan 73.000 pekerja yang mengalami nasib serupa. Proyeksi menunjukkan bahwa angka ini berpotensi meningkat jika tidak ada tindakan intervensi kebijakan yang efektif. Pemerintah dan sektor swasta memiliki tanggung jawab untuk tidak hanya merespons secara reaktif tetapi juga mengembangkan strategi preventif untuk menjaga keberlanjutan pekerjaan dan meningkatkan produktivitas nasional.

Akar Masalah PHK Massal

PHK massal bukanlah fenomena yang terjadi secara tiba-tiba, melainkan akumulasi dari berbagai faktor yang saling berkaitan, termasuk faktor struktural, konjungtural, dan teknologi. Beberapa penyebab utama meliputi:

• Ketidakstabilan Ekonomi Global: Ketegangan geopolitik, krisis energi, dan dampak lanjutan dari pandemi COVID-19 telah menyebabkan penurunan daya beli global.
• Disrupsi Digital dan Otomatisasi: Perusahaan-perusahaan semakin mengadopsi teknologi untuk meningkatkan efisiensi, yang mengakibatkan pengurangan kebutuhan akan tenaga kerja manual.
• Ketergantungan pada Industri Padat Karya: Sektor-sektor seperti tekstil dan alas kaki, yang bergantung pada pasar ekspor dan biaya tenaga kerja murah, sangat rentan terhadap fluktuasi ekonomi.
• Kurangnya Reskilling dan Upskilling: Pekerja yang tidak memiliki keterampilan baru menjadi kelompok yang paling rentan terhadap PHK.
• Iklim Investasi yang Belum Kondusif: Birokrasi yang rumit dan gangguan dari organisasi masyarakat (ormas) telah menyebabkan banyak investor memindahkan basis produksi mereka ke negara-negara tetangga.

Strategi Pemerintah dalam Menangani PHK

Pemerintah Indonesia menyadari bahwa solusi jangka pendek seperti bantuan sosial tidak cukup untuk mengatasi krisis PHK. Oleh karena itu, pemerintah telah mengimplementasikan berbagai strategi, antara lain:

• Program Reskilling dan Upskilling Nasional: Melalui Kartu Prakerja dan program pelatihan vokasi, pemerintah berupaya membekali tenaga kerja dengan keterampilan yang relevan dengan kebutuhan industri digital dan hijau. Tantangannya adalah memastikan kualitas pelatihan dan relevansinya dengan pasar kerja.
• Insentif Pajak dan Subsidi Upah: Kebijakan seperti pengurangan pajak penghasilan karyawan (PPh 21) dan subsidi upah bagi UMKM bertujuan untuk membantu perusahaan mempertahankan tenaga kerja mereka. Namun, efektivitasnya bergantung pada kecepatan birokrasi dan transparansi distribusi.
• Fasilitasi Transformasi Industri: Pemerintah mendorong industri tradisional seperti tekstil untuk bertransformasi ke sektor bernilai tambah tinggi, misalnya melalui digitalisasi rantai pasok atau masuk ke industri kreatif dan teknologi.
• Peningkatan Iklim Investasi: Pemerintah berupaya menyederhanakan proses perizinan dan memberantas aksi premanisme untuk meningkatkan keamanan dan kenyamanan investor.

Peran Sektor Swasta

Sektor swasta juga memiliki peran penting dalam mencegah PHK massal. Beberapa perusahaan telah mengambil langkah-langkah seperti:

• Sistem "Job Sharing": Dua karyawan berbagi satu posisi dengan jam kerja yang lebih pendek untuk mengurangi beban gaji tanpa harus melakukan PHK permanen.
• Fokus pada Inovasi dan Diversifikasi Produk: Perusahaan yang mampu berinovasi dan memasuki ceruk pasar baru lebih mampu bertahan dari krisis. Diversifikasi produk juga menciptakan lapangan kerja baru tanpa bergantung pada satu jenis produksi saja.
• Kolaborasi dengan Lembaga Pelatihan dan Universitas: Bermitra dengan lembaga pendidikan untuk membangun ekosistem talenta yang adaptif.
• Manajemen Krisis yang Transparan: Menerapkan komunikasi terbuka dan melibatkan serikat pekerja dalam pengambilan keputusan untuk menciptakan hubungan industrial yang lebih sehat dan mengurangi risiko PHK.

Menghindari PHK massal memerlukan ekosistem yang mendukung, termasuk regulasi yang berpihak, insentif fiskal yang tepat sasaran, dan kepemimpinan transformatif di perusahaan. Investasi besar-besaran dalam pendidikan vokasi dan pembaruan kurikulum juga diperlukan untuk memastikan tenaga kerja Indonesia tidak hanya menjadi korban disrupsi tetapi juga menjadi agen utama dalam transformasi ekonomi. Dengan strategi yang terkoordinasi antara pemerintah dan sektor swasta, krisis PHK dapat menjadi peluang untuk menciptakan model ketenagakerjaan yang lebih adaptif, inklusif, dan berkelanjutan.