Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, menyoroti tingginya angka pinjaman online (pinjol) di provinsinya. Menurutnya, salah satu faktor utama yang berkontribusi terhadap fenomena ini adalah pola konsumsi yang tinggi di kalangan anak muda, terutama terkait dengan berbagai kegiatan dan kebutuhan yang dianggap penting.

Saat mengunjungi SMAN 2 Purwakarta bersama Menteri Komunikasi dan Digital, Meutya Hafid, Dedi Mulyadi mengungkapkan keprihatinannya. Ia menyebutkan bahwa pengeluaran untuk kebutuhan seperti smartphone, cicilan motor, acara perpisahan sekolah, dan studi tur, menjadi beban ekonomi yang signifikan bagi keluarga, mendorong mereka untuk mencari solusi instan melalui pinjaman online.

Sebelumnya, Dedi Mulyadi telah mengambil langkah-langkah kontroversial seperti melarang kegiatan wisuda, studi tur, dan acara perpisahan yang dianggap membebani orang tua. Kebijakan ini diambil sebagai upaya untuk mengurangi tekanan ekonomi pada keluarga dan mencegah mereka terjerat dalam lingkaran pinjaman online.

Menurutnya, masalah ini bukan hanya sekadar masalah ekonomi, tetapi juga mencerminkan budaya sosial yang perlu diubah. Ia menyoroti mentalitas "yang penting kelihatan kaya, meskipun harus berutang," sebagai akar permasalahan. Dedi Mulyadi menyadari bahwa mengubah pola pikir ini bukanlah tugas yang mudah dan tidak dapat diselesaikan hanya dengan kebijakan atau pelatihan.

Untuk mengatasi masalah ini, Pemerintah Provinsi Jawa Barat telah mengeluarkan Peraturan Gubernur (Pergub) terkait penggunaan gadget dan digitalisasi yang aman bagi anak-anak. Pergub ini bertujuan untuk memberikan panduan dan edukasi kepada masyarakat, terutama generasi muda, tentang cara menggunakan teknologi secara bijak dan bertanggung jawab.

Sosialisasi Pergub ini dilakukan secara aktif melalui berbagai platform digital, termasuk akun media sosial pribadi Gubernur. Dedi Mulyadi berharap bahwa dengan upaya edukasi yang berkelanjutan, masyarakat Jawa Barat dapat lebih bijak dalam mengelola keuangan dan terhindar dari jeratan pinjaman online.

Upaya lain yang dilakukan Pemerintah Provinsi Jawa Barat antara lain:

• Kampanye Literasi Keuangan: Mengadakan program edukasi keuangan di sekolah-sekolah dan komunitas untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang pengelolaan keuangan yang baik.
• Pengawasan Pinjaman Online: Bekerja sama dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk meningkatkan pengawasan terhadap perusahaan pinjaman online ilegal dan memberantas praktik-praktik yang merugikan masyarakat.
• Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat: Mendorong pengembangan usaha kecil dan menengah (UMKM) untuk meningkatkan pendapatan masyarakat dan mengurangi ketergantungan pada pinjaman online.

Dedi Mulyadi menekankan bahwa penanganan masalah pinjaman online membutuhkan pendekatan yang komprehensif dan melibatkan seluruh elemen masyarakat. Ia mengajak semua pihak untuk bersama-sama berperan aktif dalam menciptakan budaya keuangan yang sehat dan bertanggung jawab di Jawa Barat.