Tragedi ledakan amunisi di Garut yang menewaskan 13 orang, termasuk warga sipil, menuai kecaman dan tuntutan investigasi menyeluruh. Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan menilai pernyataan awal TNI terkait insiden tersebut kurang sensitif dan terkesan menyalahkan korban.

Koalisi mengkritik pernyataan yang menyebut warga sipil yang menjadi korban adalah mereka yang mengumpulkan sisa-sisa logam bekas pemusnahan amunisi. Mereka berpendapat, klaim tersebut disampaikan terburu-buru sebelum adanya penyelidikan yang transparan dan imparsial.

• Tuntutan Investigasi Independen: Koalisi mendesak agar investigasi dilakukan oleh lembaga independen di luar struktur militer. Hal ini untuk menjaga integritas proses dan menghindari potensi impunitas. Komnas HAM dan Kepolisian dinilai memiliki kewenangan dan kewajiban untuk menyelidiki kasus ini, mengingat lokasi kejadian berada di luar zona militer dan menelan korban sipil dalam jumlah besar.

• Pembentukan Tim Pencari Fakta oleh DPR: Koalisi juga mendorong Komisi I DPR untuk membentuk tim pencari fakta. Tujuannya adalah untuk mengusut tuntas kasus ini dan memastikan keluarga korban mendapatkan kejelasan mengenai kejadian yang sebenarnya. Selain itu, pengawasan ketat terhadap pengelolaan peralatan mematikan seperti senjata, amunisi, dan bahan peledak di lingkungan TNI juga menjadi sorotan.

• Kritik Terhadap Pernyataan TNI: Pernyataan Kepala Pusat Penerangan TNI yang menyebut korban sebagai pengumpul sisa-sisa amunisi menuai bantahan dari pihak keluarga. Salah seorang keluarga korban menegaskan bahwa saudaranya telah lama membantu TNI dalam pemusnahan amunisi kedaluwarsa, bukan seorang pemulung.

Tragedi ini menyoroti pentingnya transparansi, akuntabilitas, dan sensitivitas dalam penanganan insiden yang melibatkan korban sipil. Investigasi yang komprehensif diharapkan dapat mengungkap penyebab pasti ledakan, mengidentifikasi pihak yang bertanggung jawab, dan mencegah terulangnya kejadian serupa di masa depan.