Universitas Gadjah Mada (UGM) menyatakan kesiapannya untuk menghadapi gugatan perdata yang diajukan oleh seorang bernama Ir. Komardin terkait dengan ijazah Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo. Gugatan ini melibatkan sejumlah pihak dari UGM, termasuk Rektor, empat Wakil Rektor (Bidang Akademik, Keuangan, Kemahasiswaan, dan Kerjasama), Dekan Fakultas Kehutanan, Kepala Perpustakaan Fakultas Kehutanan, serta seorang individu bernama Ir. Kasmudjo.

Kantor Pengadilan Negeri (PN) Sleman telah menerima dan meregistrasi gugatan tersebut dengan nomor perkara 106/Pdt.G/2025/PN Smn tertanggal 5 Mei 2025. Klasifikasi perkara ini adalah perbuatan melawan hukum.

Kepala Biro Hukum UGM, Veri Antoni, mengkonfirmasi bahwa pihaknya telah menerima salinan materi gugatan dari PN Sleman. Sesuai jadwal, sidang perdana dijadwalkan berlangsung pada Kamis, 22 Mei 2025.

"Mengajukan gugatan perdata adalah hak setiap individu. Sebagai institusi pendidikan, UGM menghormati hak tersebut dan akan memberikan tanggapan yang diperlukan. Kami siap mengikuti seluruh proses persidangan," ujar Veri kepada awak media di PN Solo, Rabu (14/5/2025).

Saat ini, tim hukum UGM tengah mempelajari secara mendalam isi gugatan yang diajukan. Selain itu, mereka juga tengah mengumpulkan dan mempersiapkan bukti-bukti yang akan diajukan untuk memperkuat posisi UGM dalam persidangan.

Gugatan yang dilayangkan oleh penggugat masih berkaitan dengan keabsahan dan keaslian ijazah yang dimiliki oleh Presiden Joko Widodo. Veri Antoni menegaskan bahwa UGM memiliki bukti-bukti kuat yang mendukung keaslian ijazah tersebut. UGM berkomitmen untuk memberikan klarifikasi dan pembuktian yang diperlukan dalam proses hukum yang berlangsung.

Berikut daftar pihak tergugat dalam gugatan ini:

• Rektor Universitas Gadjah Mada (UGM)
• Wakil Rektor 1 UGM (Bidang Akademik)
• Wakil Rektor 2 UGM (Bidang Keuangan)
• Wakil Rektor 3 UGM (Bidang Kemahasiswaan)
• Wakil Rektor 4 UGM (Bidang Kerjasama)
• Dekan Fakultas Kehutanan UGM
• Kepala Perpustakaan Fakultas Kehutanan UGM
• Ir. Kasmudjo