Praktik Pungutan Liar Warnai Aktivitas PKL di Pasar Induk Kramat Jati, Oknum Ormas Diduga Terlibat

Praktik pungutan liar (pungli) diduga mewarnai aktivitas pedagang kaki lima (PKL) di kawasan Pasar Induk Kramat Jati, Jakarta Timur. Keberadaan PKL yang menjamur di trotoar dan akses jalan utama pasar ini disinyalir terkait dengan peran oknum organisasi kemasyarakatan (ormas) yang menjalankan praktik premanisme.

Karsidi, seorang PKL di Pasar Induk Kramat Jati, mengungkapkan bahwa para PKL harus membayar sejumlah uang kepada oknum ormas untuk mendapatkan "pengamanan" agar dapat berjualan di lokasi tersebut. Setoran bulanan mencapai Rp 1 juta, ditambah pungutan harian sebesar Rp 20 ribu. Kondisi ini disebut telah berlangsung selama bertahun-tahun, mempersulit upaya penertiban oleh pihak berwenang.

"Setiap bulan itu harus membayar Rp 1 juta, tapi nanti setiap hari harus bayar juga uang harian Rp 20 ribu. Kalau tidak setor ya ga bakal boleh jualan di sini," ungkap Karsidi.

Bahkan, kepala keamanan Pasar Induk Kramat Jati dilaporkan nyaris menjadi korban kekerasan saat mencoba menertibkan area yang dikuasai PKL. Tindakan ini semakin memperkuat dugaan keterlibatan ormas dalam melindungi praktik ilegal ini.

Karsidi memperkirakan, dengan sekitar 150 PKL yang membayar Rp 1,6 juta per bulan, total pungutan liar bisa mencapai Rp 225 juta per bulan. Jumlah yang fantastis ini diduga masuk ke kantong pribadi oknum ormas, bukan ke kas resmi pemerintah daerah.

"Kalau dihitung, satu pedagang bayar Rp 1,6 juta, itu nanti dikalikan 150 pedagang. Kalau ditotal dalam satu bulan berarti uang Rp 225 juta masuk ke kantong mereka sendiri. Padahal ini lahan kan milik pemerintah daerah," jelasnya.

Kondisi ini juga memicu keluhan dari pedagang resmi di dalam los pasar. Mereka merasa dirugikan oleh keberadaan PKL yang menghalangi akses masuk dan mengganggu aktivitas jual beli.

Riki, seorang pedagang di dalam los, menuturkan bahwa keberadaan PKL yang bebas berjualan disebabkan oleh perlindungan dari ormas. Hal ini menyebabkan penurunan jumlah pembeli yang datang ke los resmi.

"Kami berharap revitalisasi dan penataan segera dilanjutkan dan ketika sudah rapi pasti akan lebih banyak lagi pembeli yang datang," kata Riki, berharap penertiban PKL dapat segera dilakukan agar kondisi pasar kembali kondusif dan menguntungkan bagi pedagang resmi.