Tragedi Ledakan Amunisi di Garut: TNI Perketat SOP Pemusnahan

Insiden ledakan amunisi milik TNI AD di Desa Sagara, Cibalong, Garut, Jawa Barat, yang merenggut nyawa 13 orang, termasuk empat anggota TNI dan sembilan warga sipil, memicu respons serius dari internal militer. TNI berjanji akan memperketat prosedur operasional standar (SOP) dalam pemusnahan amunisi untuk mencegah terulangnya kejadian serupa di masa mendatang.

Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) TNI, Mayjen Kristomei Sianturi, menegaskan komitmen TNI untuk mengusut tuntas penyebab ledakan secara transparan. Proses investigasi mendalam tengah dilakukan oleh tim gabungan dari Pusat Peralatan Angkatan Darat (Puspalad) dan pihak terkait. Evaluasi menyeluruh terhadap prosedur pengamanan dalam pemusnahan bahan peledak yang tidak layak pakai juga menjadi prioritas utama.

"TNI akan memperketat pengawasan kegiatan pemusnahan amunisi agar kejadian serupa tidak terulang di masa mendatang," ujar Mayjen Kristomei Sianturi.

SOP Pemusnahan Amunisi Menurut Juklak Kemenhan-TNI

Kegiatan pemusnahan amunisi di lingkungan Kementerian Pertahanan (Kemenhan) dan TNI diatur dalam Petunjuk Pelaksanaan (Juklak) Nomor: JUKLAK/04/VI/2010 tentang Penyelenggaraan Pemeliharaan Amunisi di Lingkungan Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia. Dokumen ini memuat definisi amunisi, tahapan pemeliharaan, hingga prosedur pemusnahan.

Dalam Juklak tersebut, amunisi didefinisikan sebagai benda yang mengandung bahan peledak, kimia, biologi, atau radioaktif, yang dikemas sedemikian rupa agar aman untuk disimpan, diangkut, dan digunakan untuk menghancurkan target. Pemeliharaan amunisi meliputi serangkaian tindakan, termasuk pemeriksaan, inspeksi, perbaikan, uji coba, penyingkiran, dan pemusnahan.

Pemusnahan sendiri didefinisikan sebagai kegiatan teknis untuk menghancurkan amunisi yang rusak berat, berbahaya, atau tidak dapat diperbaiki. Tindakan ini harus dilakukan oleh instalasi amunisi yang bekerja sama dengan tim pemusnahan khusus.

Prosedur Pemusnahan Amunisi Afkir

Juklak tersebut juga mengatur bahwa pemusnahan dapat dilakukan terhadap amunisi kelas IV, yaitu amunisi rusak yang harus dihancurkan. Pemusnahan amunisi afkir dilakukan oleh instalasi amunisi lapangan, daerah, atau pusat, dengan bantuan tim pemusnahan yang ditunjuk. Kegiatan ini harus mendapat persetujuan dari pejabat berwenang, kecuali dalam situasi mendesak yang membahayakan personel atau material.

Pelaksanaan pemusnahan amunisi dapat dilakukan dengan cara pembakaran atau peledakan, dengan memperhatikan sifat-sifat dasar amunisi dan syarat-syarat keamanan serta teknis yang berlaku.

Sebelumnya, Kepala Dinas Penerangan Angkatan Darat (Kadispenad) Brigjen Wahyu Yudhayana menjelaskan bahwa ledakan di Garut terjadi saat penyusunan detonator untuk meledakkan amunisi afkir. Insiden tragis ini menjadi sorotan utama dan mendorong TNI untuk mengevaluasi dan memperketat SOP pemusnahan amunisi demi mencegah kejadian serupa di masa depan.

Investigasi Mendalam dan Evaluasi SOP

Fokus utama saat ini adalah investigasi menyeluruh untuk mengungkap penyebab pasti ledakan. Tim investigasi akan meneliti semua aspek, mulai dari kondisi amunisi, prosedur penanganan, hingga faktor-faktor lain yang mungkin berkontribusi terhadap terjadinya insiden. Hasil investigasi ini akan menjadi dasar untuk evaluasi dan penyempurnaan SOP pemusnahan amunisi.

Selain itu, TNI juga akan meningkatkan pelatihan dan sertifikasi personel yang terlibat dalam kegiatan pemusnahan amunisi. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa semua personel memiliki kompetensi dan pengetahuan yang memadai untuk melaksanakan tugas dengan aman dan efektif.

Tragedi di Garut menjadi pelajaran berharga bagi TNI dan semua pihak terkait. Dengan evaluasi yang komprehensif dan perbaikan yang berkelanjutan, diharapkan kegiatan pemusnahan amunisi dapat dilakukan dengan lebih aman dan tidak membahayakan jiwa manusia.

• Amunisi
• Petunjuk Pelaksanaan (Juklak)
• Kementerian Pertahanan (Kemenhan)
• Tentara Nasional Indonesia (TNI)
• Pemusnahan