Kementerian Pertanian mengambil langkah strategis dengan menunda kelanjutan program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) serta bantuan sosial (bansos) beras. Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menjelaskan bahwa keputusan ini diambil sebagai upaya melindungi petani dari potensi kerugian akibat penurunan harga beras yang dapat terjadi jika program tersebut dilanjutkan saat ini.

Menurut pantauan di lapangan yang dilakukan bersama Perum Bulog, sekitar 40% harga gabah kering panen (GKP) masih berada di bawah Harga Pembelian Pemerintah (HPP) yang ditetapkan sebesar Rp 6.500 per kilogram. Menteri Amran khawatir bahwa jika SPHP kembali digulirkan, harga gabah akan semakin tertekan dan merugikan petani. Data dari Badan Pusat Statistik (BPS) juga menunjukkan adanya tren penurunan harga beras yang semakin menguatkan alasan penundaan program ini.

“Sebesar 60 persen berada di garis HPP dan di atas HPP. Ini masih signifikan. Ini yang harus kita angkat,” kata Amran di Kantor Kementerian Pertanian, Jakarta Selatan, Rabu (14/5/2025).

Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Arief Prasetyo Adi sebelumnya telah menyampaikan penghentian sementara program SPHP dan bansos beras dalam rapat bersama Komisi IV DPR RI pada 4 Februari 2025. Menurutnya, langkah ini diperlukan untuk menyeimbangkan kondisi di tingkat hulu dan hilir. Jika pemerintah terus membanjiri pasar dengan beras melalui program SPHP, harga gabah di tingkat petani akan sulit untuk naik.

SPHP sendiri merupakan program intervensi pemerintah yang bertujuan untuk mengendalikan fluktuasi harga pangan. Pada awal tahun 2025, target penyaluran beras melalui program ini mencapai 1,5 juta ton. Namun, demi menjaga stabilitas harga gabah dan melindungi petani, program ini terpaksa ditunda sementara waktu.