Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo), Meutya Hafid, melakukan kunjungan kerja ke Resimen Artileri Medan 1 Sthira Yudha, Batalyon Artileri Medan 9, Purwakarta, pada hari Rabu (14/5/2025). Kunjungan ini dilakukan bersama dengan mantan Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, untuk meninjau program pendidikan karakter yang diperuntukkan bagi siswa bermasalah, khususnya mereka yang mengalami masalah kedisiplinan dan kecanduan teknologi, seperti permainan daring (game online).

Meutya Hafid mengungkapkan bahwa Kemenkominfo akan terus memantau dan mengevaluasi efektivitas program yang diinisiasi oleh Dedi Mulyadi ini. Apabila program tersebut terbukti memberikan dampak positif yang signifikan terhadap perkembangan karakter dan perilaku siswa, Kemenkominfo tidak menutup kemungkinan untuk memperluas cakupan program secara nasional.

"Kami dari pemerintah pusat akan terus memantau inisiatif ini. Jika memang hasilnya baik dan memberikan dampak positif, kami akan pertimbangkan untuk melakukan scale-up," ujar Meutya setelah melakukan peninjauan langsung terhadap kegiatan siswa di barak militer.

Lebih lanjut, Meutya menjelaskan bahwa fokus utama pemerintah pusat adalah untuk mengembalikan kondisi mental dan fisik anak-anak Indonesia, terutama dalam konteks penggunaan teknologi digital. Ia menyoroti permasalahan kecanduan game dan kesulitan konsentrasi yang dialami oleh banyak anak akibat paparan teknologi digital yang berlebihan.

"Kita perlu mencari cara untuk mengatur perilaku anak-anak di dunia digital, termasuk mengatasi potensi kecanduan dan masalah konsentrasi. Ini menjadi perhatian serius bagi kami," tegasnya.

Pemerintah pusat saat ini tengah berupaya untuk menjalin koordinasi lintas kementerian, termasuk Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek), Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA), Kementerian Agama (Kemenag), dan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), untuk merumuskan pendekatan kebijakan yang lebih komprehensif dan terintegrasi dalam menangani isu ini.

Meutya juga menjelaskan bahwa program pendidikan karakter yang dijalankan di Jawa Barat ini memiliki landasan hukum yang kuat, yaitu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional untuk Pertahanan Negara.

"Inisiatif ini memiliki kerangka hukum yang jelas, yaitu UU 23/2019. Jadi, program ini memiliki dasar hukum yang kuat," jelas Meutya.

Ia juga menekankan bahwa keikutsertaan siswa dalam program ini bersifat sukarela dan atas permintaan langsung dari orang tua, terutama bagi anak-anak yang mengalami masalah adiksi dan kesulitan mengendalikan perilaku di rumah maupun di sekolah.

Meutya juga menambahkan bahwa keberhasilan program semacam ini sangat bergantung pada peran aktif pemerintah daerah. Inisiatif dari kepala daerah, seperti yang dilakukan di Jawa Barat, sangat penting untuk menciptakan perubahan positif di tingkat lokal.

"Ujung tombak dari program ini adalah para kepala daerah. Kepala daerah Jawa Barat telah berinisiatif untuk melakukan pendekatan yang berbeda. Kami dari pemerintah pusat akan terus memantau dan mengkaji efektivitas program ini," pungkasnya.

Daftar Program yang Ditinjau:

• Pendidikan Karakter
• Kedisiplinan
• Penanganan Kecanduan Digital (Game Online)

Fokus Pemerintah Pusat:

• Mengembalikan Kondisi Mental dan Fisik Anak-Anak
• Mengatur Perilaku di Ruang Digital
• Mengatasi Kecanduan dan Masalah Konsentrasi