Jakarta, 15 Mei 2024 - Mantan Presiden Republik Indonesia ke-5, Megawati Soekarnoputri, menyampaikan rasa prihatinnya terhadap kondisi terkini Mahkamah Konstitusi (MK) dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Pernyataan tersebut dilontarkan dalam acara peluncuran buku berjudul 'Pengantar Pemahaman Konsepsi Dasar Sekitar Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI)' yang diselenggarakan di Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Jakarta Pusat, pada hari Rabu (14/5/2025).

Megawati mengungkapkan bahwa inisiatif pembentukan MK dan KPK pada masanya didasari oleh harapan besar akan penegakan hukum dan pemberantasan korupsi yang efektif. "Kenapa sih saya bikin MK? Kenapa sih saya bikin KPK? Saya loh boleh sombong. Melihat begini sedih saya," ujarnya dengan nada kecewa.

Namun, Megawati tidak memberikan penjelasan detail mengenai aspek spesifik dari kinerja MK dan KPK yang menjadi sumber kekecewaannya. Setelah menyampaikan pernyataan tersebut, ia justru mengajak para hadirin untuk memberikan tepuk tangan sebagai bentuk dukungan. "Lah betul, tepuk tangan aja Bu, gitu loh jangan takut-takut, kelihatan kan ragu," katanya.

Momen tersebut diwarnai dengan interaksi spontan antara Megawati dan para peserta acara. Ia bahkan sempat menyindir beberapa hadirin yang tampak ragu untuk bertepuk tangan. Megawati membandingkan suasana tersebut dengan acara-acara partainya, di mana ia selalu menyerukan semangat kemerdekaan dan disambut dengan antusias oleh para kader. "Eh ntar, kok yang lain nggak nepok? Jangan Bu, kemandirian itu namanya, biar sendiri aja, orang bener kok. Ayo gitu loh, saya tuh ingin apa ya, saya kalau disuruh gini-gini itu saya suka mikir, saya suka malas kayaknya apa audience-nya tuh cuma diem," ucapnya.

Megawati menambahkan, "Oh kalau di partai saya saya teriak merdeka, merdeka. Semua pada ngikut lah di sini malu entar aku dipikir wong edan merdeka merdeka terus nggak dijawab," imbuhnya.

Acara peluncuran buku tersebut dihadiri oleh berbagai tokoh dari kalangan akademisi, birokrat, dan praktisi hukum. Pernyataan Megawati mengenai MK dan KPK menjadi sorotan utama dan memicu berbagai spekulasi serta diskusi mengenai arah reformasi hukum dan pemberantasan korupsi di Indonesia.