Banten Rintis Layanan Gizi Terpadu untuk Siswa Sekolah

TANGERANG - Sebuah terobosan inovatif dilakukan di Provinsi Banten dengan diresmikannya Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) pertama yang dikelola oleh Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Mendes PDT), Yandri Susanto, secara langsung meresmikan unit pelayanan yang berlokasi di Desa Panongan, Kecamatan Panongan, Kabupaten Tangerang ini. Langkah ini menandai era baru dalam pemenuhan kebutuhan gizi siswa sekolah melalui pemberdayaan ekonomi desa.

SPPG Desa Panongan ini akan menjadi model percontohan bagi daerah lain di Indonesia. Unit ini akan melayani lebih dari 3.000 siswa Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) melalui program Makan Bergizi Gratis (MBG). Program MBG sendiri merupakan inisiatif penting yang bertujuan untuk meningkatkan status gizi anak-anak sekolah, sehingga dapat mendukung tumbuh kembang optimal dan meningkatkan kualitas pendidikan.

Keberadaan SPPG tidak hanya berfokus pada pemenuhan gizi siswa, tetapi juga pada pemberdayaan ekonomi masyarakat desa. Dengan memanfaatkan potensi pertanian, peternakan, dan perikanan lokal, SPPG akan menjadi pusat pengolahan dan penyediaan bahan makanan bergizi. Hal ini diharapkan dapat menciptakan lapangan kerja baru, meningkatkan pendapatan petani dan peternak, serta mendorong pertumbuhan ekonomi desa secara keseluruhan.

Mendes PDT, Yandri Susanto, mengungkapkan bahwa pihaknya telah menyusun modul pengembangan desa tematik. Modul ini akan memandu desa-desa untuk fokus pada komoditas tertentu, seperti ayam petelur, jagung, padi, atau ikan nila. Dengan spesialisasi ini, desa-desa dapat menjadi pemasok utama bahan baku untuk program MBG, sehingga menciptakan rantai pasok yang berkelanjutan dan menguntungkan semua pihak.

Gubernur Banten, Andra Soni, menyambut baik inisiatif ini dan menyatakan komitmennya untuk mendukung pengembangan SPPG di seluruh wilayah Banten. Pemerintah Provinsi Banten telah menawarkan sejumlah aset lahan kepada Badan Gizi Nasional untuk dijadikan lokasi pembangunan SPPG. Selain itu, keberadaan 33 Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Tata Boga di Banten juga dapat dimanfaatkan sebagai dapur untuk SPPG, sehingga memaksimalkan sumber daya yang ada.

Data dari Badan Gizi Nasional menunjukkan bahwa Provinsi Banten membutuhkan 1.388 SPPG untuk melayani 2,9 juta siswa. Saat ini, baru terdapat 35 SPPG di wilayah tersebut. Oleh karena itu, pemerintah daerah menargetkan pembangunan 24 SPPG baru melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Dengan langkah-langkah strategis ini, diharapkan Banten dapat menjadi provinsi yang unggul dalam pemenuhan gizi anak-anak sekolah dan pemberdayaan ekonomi desa.

Inisiatif ini menjadi bukti nyata komitmen pemerintah dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui pendekatan holistik yang menggabungkan aspek kesehatan, pendidikan, dan ekonomi. Dengan sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, BUMDes, dan masyarakat, program SPPG diharapkan dapat memberikan dampak positif yang signifikan bagi generasi penerus bangsa.