Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) semakin mengintensifkan pemanfaatan Vessel Monitoring System (VMS) atau Sistem Pemantauan Kapal Perikanan (SPKP) sebagai fondasi utama dalam menjaga keberlanjutan sumber daya perikanan di Indonesia. Teknologi canggih ini dipandang sebagai instrumen vital dalam implementasi kebijakan Penangkapan Ikan Terukur (PIT) yang sedang digalakkan oleh pemerintah.

Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) KKP, Pung Nugroho Saksono, menjelaskan bahwa VMS memberikan kemampuan untuk memantau pergerakan kapal perikanan secara real-time. Lebih dari itu, sistem ini berperan signifikan dalam meminimalkan potensi pelanggaran hukum dan praktik penangkapan ikan ilegal (illegal fishing). Dengan data yang akurat dan terkini, pihak berwenang dapat dengan cepat mengidentifikasi dan menindak kapal-kapal yang beroperasi di luar ketentuan yang berlaku.

Plt. Direktur Jenderal Perikanan Tangkap, Lotharia Latif, menambahkan bahwa pengawasan berbasis data yang difasilitasi oleh VMS akan menciptakan ekosistem tata kelola perikanan yang lebih transparan, akuntabel, dan bertanggung jawab. Pendekatan ini diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan publik terhadap pengelolaan sumber daya laut Indonesia dan memastikan bahwa manfaatnya dapat dinikmati oleh seluruh pemangku kepentingan, termasuk nelayan tradisional dan pelaku usaha perikanan skala besar.

Menteri Kelautan dan Perikanan, Sakti Wahyu Trenggono, menekankan bahwa kebijakan PIT bukan hanya tentang konservasi lingkungan laut, tetapi juga tentang peningkatan kesejahteraan masyarakat yang bergantung pada sektor perikanan. Pemanfaatan teknologi seperti VMS adalah langkah strategis untuk mewujudkan perikanan tangkap yang berkelanjutan secara ekologi, ekonomi, dan sosial.

VMS bekerja dengan memanfaatkan teknologi satelit untuk melacak posisi dan aktivitas kapal perikanan. Data yang dikumpulkan meliputi identifikasi kapal, posisi geografis, kecepatan, arah, dan waktu. Informasi ini kemudian dikirimkan ke pusat data KKP, di mana dianalisis dan digunakan untuk memantau kepatuhan terhadap peraturan perikanan.

Integrasi VMS dengan sistem pengawasan lainnya, seperti patroli laut dan udara, semakin memperkuat efektivitas penegakan hukum di wilayah perairan Indonesia. Dengan kombinasi teknologi dan sumber daya manusia yang terlatih, KKP berkomitmen untuk menjaga kelestarian sumber daya perikanan dan memberantas praktik illegal fishing yang merugikan negara.

Kedepannya, KKP berencana untuk terus mengembangkan dan meningkatkan kemampuan VMS agar dapat beradaptasi dengan tantangan-tantangan baru dalam pengelolaan perikanan. Hal ini termasuk integrasi dengan teknologi kecerdasan buatan (AI) dan big data untuk analisis yang lebih mendalam dan pengambilan keputusan yang lebih tepat sasaran. Dengan inovasi yang berkelanjutan, VMS diharapkan dapat menjadi tulang punggung pengawasan perikanan di Indonesia, memastikan bahwa sumber daya laut dapat dinikmati oleh generasi sekarang dan mendatang.

Manfaat VMS dalam Pengawasan Perikanan:

• Pemantauan Real-time: Memungkinkan pelacakan kapal perikanan secara terus-menerus.
• Deteksi Dini Pelanggaran: Mengidentifikasi potensi pelanggaran seperti penangkapan ikan ilegal di wilayah terlarang.
• Peningkatan Efisiensi Pengawasan: Memfokuskan sumber daya pengawasan pada area yang berisiko tinggi.
• Transparansi dan Akuntabilitas: Meningkatkan kepercayaan publik terhadap pengelolaan perikanan.
• Dukungan Kebijakan PIT: Memastikan implementasi kebijakan penangkapan ikan terukur yang efektif.