IDAI Soroti Komunikasi Menteri Kesehatan yang Bermasalah dengan Dokter

Ketua Umum Ikatan Dokter Anak Indonesia (IDAI), Piprim Basarah Yanuarso, menyampaikan kritik terhadap gaya komunikasi Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin yang dinilai kurang efektif dengan para dokter. Pernyataan ini muncul di tengah kekhawatiran akan perubahan regulasi kesehatan yang berdampak pada independensi dokter.

Menurut Piprim, perubahan signifikan dalam regulasi kesehatan telah memicu keresahan di kalangan dokter. Ia menyoroti bahwa setelah berbagai kewenangan terpusat di Kementerian Kesehatan (Kemenkes), para dokter merasa kurang leluasa dalam menyampaikan pendapat mereka. Hal ini berbeda dengan suasana yang dirasakan sebelumnya dengan Menteri Kesehatan terdahulu, di mana komunikasi terjalin lebih baik dan aspirasi dokter lebih didengar.

Kewenangan yang Dipersoalkan

Kewenangan yang kini berada di bawah kendali Kemenkes meliputi penerbitan Surat Tanda Registrasi (STR), Surat Izin Praktik (SIP), Satuan Kredit Profesi (SKP), hingga uji kompetensi. Kondisi ini menciptakan kekhawatiran di kalangan dokter, terutama mereka yang bertugas di rumah sakit vertikal milik pemerintah.

"Ancaman pencabutan STR menjadi momok yang menghantui dokter yang telah berjuang belasan tahun untuk pendidikan mereka," ungkap Piprim.

Ia menambahkan bahwa suasana kerja di rumah sakit vertikal menjadi mencekam akibat kekhawatiran akan potensi penyalahgunaan kekuasaan oleh Kemenkes.

IDAI Angkat Bicara karena Kekhawatiran Bersama

Piprim menjelaskan bahwa IDAI merasa perlu untuk menyuarakan keresahan ini karena banyak organisasi profesi dokter lain juga merasakan hal yang sama, namun enggan untuk berbicara secara terbuka karena adanya tekanan.

"IDAI tidak berani sendiri, melainkan karena kekhawatiran bersama yang dirasakan oleh banyak dokter," tegasnya.

IDAI telah menyampaikan keluhan ini kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dengan harapan agar tidak terjadi penyalahgunaan kekuasaan di tubuh Kemenkes. Piprim menyoroti potensi penyalahgunaan wewenang karena semua kewenangan kini terpusat di Kemenkes.

Tanggapan Menkes Budi Gunadi Sadikin

Sebelumnya, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin berpendapat bahwa dokter yang mempersoalkan pengambilalihan kolegium oleh Kemenkes adalah dokter yang merasa kehilangan kekuasaan. Ia menjelaskan bahwa perubahan ini justru memberikan kesempatan bagi seluruh dokter, termasuk yang muda, untuk berpartisipasi dalam pemilihan ketua kolegium.

"Dulu, pemilihan hanya ditentukan oleh sekelompok elite senior. Sekarang, ditentukan oleh ribuan dokter," ujar Budi.

Menkes juga menyayangkan sikap beberapa pihak yang justru tidak memberikan tanggapan ketika terjadi kasus bullying dan kekerasan di lingkungan kesehatan.

Persoalan kolegium mencuat setelah adanya mutasi sejumlah dokter anak oleh Kemenkes. IDAI menduga bahwa mutasi ini merupakan bentuk hukuman karena IDAI menolak pengambilalihan kolegium oleh Kemenkes.

Implikasi Lebih Luas

Perseteruan antara IDAI dan Kemenkes ini menyoroti pentingnya komunikasi yang efektif antara pemerintah dan tenaga medis. Keberhasilan implementasi kebijakan kesehatan sangat bergantung pada dialog yang konstruktif dan saling menghormati antara kedua belah pihak. Jika komunikasi tidak berjalan dengan baik, dikhawatirkan akan berdampak negatif pada kualitas pelayanan kesehatan dan kesejahteraan para dokter.