Masyarakat adat Dayak Punan di pedalaman Kalimantan menghadapi tantangan berat dalam mempertahankan eksistensi mereka di tengah derasnya arus modernisasi. Program-program pembangunan yang kurang memperhatikan kearifan lokal dan hak-hak adat semakin memperburuk kondisi kehidupan mereka.

Rhino Ariefiansyah, seorang dosen Antropologi Universitas Indonesia, menyoroti permasalahan kompleks yang dihadapi suku Dayak Punan. Stigma negatif dan marginalisasi menjadi isu utama yang menghambat kemajuan mereka. Masyarakat Dayak Punan seringkali terpinggirkan dalam rantai ekonomi hasil hutan, padahal mereka memiliki pengetahuan mendalam tentang pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan. Keuntungan dari hasil hutan justru dinikmati oleh pihak-pihak di wilayah pesisir yang memiliki akses ke jaringan perdagangan internasional.

Selain masalah ekonomi, masyarakat Dayak Punan juga kesulitan mengakses layanan dasar seperti kesehatan dan pendidikan. Fasilitas kesehatan dan sekolah di daerah terpencil seringkali tidak berfungsi optimal. Stigma historis juga turut memperparah keadaan, membuat mereka dipandang sebelah mata dibandingkan kelompok etnis lain.

Konflik akibat proyek pembangunan dan eksploitasi sumber daya alam menjadi ancaman serius bagi kelangsungan hidup masyarakat Dayak Punan. Penebangan hutan dan pertambangan di wilayah adat seringkali dilakukan tanpa melibatkan mereka secara berarti, sehingga dampak negatifnya tidak dapat diantisipasi. Masyarakat adat Dayak Punan seringkali tidak memiliki kekuatan untuk menolak dan menyampaikan aspirasi mereka terkait dampak pembangunan yang mereka rasakan.

"Program atau proyek pembangunan harus memikirkan dampaknya terhadap ruang hidup masyarakat. Mereka harus dilibatkan secara bermakna, bukan hanya diberi kompensasi," tegas Rhino. Ia mencontohkan perjuangan masyarakat Punan di Sajepan Penang dalam mempertahankan hutan mereka dari aktivitas pembalakan liar. Suara mereka seringkali diabaikan oleh pihak-pihak yang berkepentingan.

Lebih lanjut, Rhino menjelaskan bahwa pemindahan masyarakat adat tidak boleh hanya sebatas memindahkan fisik mereka dari satu tempat ke tempat lain. Pemerintah dan pihak terkait harus mempertimbangkan ruang hidup masyarakat adat secara utuh, termasuk relasi mereka dengan lingkungan dan budaya yang telah menjadi bagian tak terpisahkan dari identitas mereka. Pemindahan masyarakat adat harus dilakukan secara hati-hati dan partisipatif, dengan melibatkan masyarakat secara bermakna dalam setiap tahap perencanaan dan pelaksanaan.

Berikut adalah beberapa poin penting yang perlu diperhatikan dalam melindungi hak-hak masyarakat adat Dayak Punan:

• Pengakuan dan perlindungan hak-hak adat atas tanah dan sumber daya alam.
• Peningkatan akses terhadap layanan kesehatan dan pendidikan berkualitas.
• Pelibatan masyarakat adat dalam setiap proses pengambilan keputusan terkait pembangunan.
• Penegakan hukum terhadap pelaku perusakan lingkungan dan pelanggaran hak-hak adat.
• Pemberdayaan ekonomi masyarakat adat melalui pengembangan potensi lokal.

Dengan memperhatikan poin-poin tersebut, diharapkan masyarakat adat Dayak Punan dapat terus melestarikan budaya dan tradisi mereka, serta berkontribusi positif bagi pembangunan bangsa dan negara.