Masyarakat Jakarta baru-baru ini dikejutkan dengan sebuah gagasan yang cukup menggemparkan: alokasi dana sebesar Rp 10 juta untuk setiap keluarga. Usulan ini, yang dilontarkan oleh seorang tokoh politik dari daerah tetangga, sontak memicu perdebatan sengit mengenai kelayakan dan dampaknya terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) DKI Jakarta.

Gagasan ini, meski terdengar memikat di tengah hiruk pikuk kehidupan kota metropolitan, memunculkan pertanyaan mendasar tentang keberlanjutan fiskal. Dengan jumlah rumah tangga di Jakarta mencapai sekitar 2,7 juta, realisasi janji ini akan menelan anggaran sebesar Rp 27 triliun – jumlah yang sangat signifikan dan berpotensi mengganggu alokasi dana untuk program-program prioritas lainnya.

Prioritas Anggaran DKI Jakarta

Dalam satu dekade terakhir, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah berupaya membangun sistem perlindungan sosial yang terukur dan berkelanjutan. Fokus utama dialokasikan pada sektor pendidikan dan kesejahteraan sosial, dengan program-program unggulan seperti Kartu Jakarta Pintar (KJP) dan Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul (KJMU).

• Kartu Jakarta Pintar (KJP): Program ini dirancang untuk membantu siswa dari keluarga kurang mampu memenuhi kebutuhan sekolah, seperti seragam, alat tulis, dan uang saku. Bantuan yang diberikan berkisar antara Rp 250.000 hingga Rp 450.000 per siswa, tergantung jenjang pendidikan.
• Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul (KJMU): Program ini memberikan bantuan sebesar Rp 9 juta per semester kepada mahasiswa dari keluarga kurang mampu, sehingga pendidikan tinggi bukan lagi menjadi barang mewah.

Selain bantuan langsung berupa dana, para penerima KJP dan KJMU juga mendapatkan akses ke fasilitas lain, seperti transportasi umum gratis (Transjakarta) dan subsidi pangan.

Perlindungan Sosial yang Terintegrasi

Selain sektor pendidikan, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta juga memberikan perhatian khusus kepada kelompok rentan lainnya, seperti penyandang disabilitas, anak-anak, dan lansia dari keluarga tidak mampu. Melalui program Kartu Penyandang Disabilitas Jakarta (KPDJ), Kartu Anak Jakarta (KAJ), dan Kartu Lansia Jakarta (KLJ), mereka menerima bantuan sebesar Rp 300.000 per bulan.

Bantuan sosial di Jakarta disalurkan secara tepat sasaran melalui proses verifikasi dan validasi yang ketat, berdasarkan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Hal ini sejalan dengan prinsip-prinsip pengelolaan anggaran publik yang berfokus pada pemerataan keadilan, dengan memberikan bantuan kepada mereka yang benar-benar membutuhkan.

Lebih dari Sekadar Janji Uang

Gagasan populis yang menawarkan bantuan tunai secara langsung mungkin terdengar menarik, namun Jakarta membutuhkan lebih dari sekadar sensasi sesaat. Kota ini memerlukan keberlanjutan, sistem yang kuat, dan pemimpin yang berani mengambil keputusan yang mungkin tidak populer, namun memiliki dampak jangka panjang.

Membangun kota yang baik tidak hanya tentang menjanjikan uang, tetapi juga tentang membangun kepercayaan, konsistensi, dan keberpihakan yang terukur.