Badan Gizi Nasional (BGN) berupaya mempercepat realisasi program Makan Bergizi Gratis (MBG) dengan membangun 1.542 unit Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di seluruh Indonesia. SPPG ini akan berfungsi sebagai dapur umum yang mendukung program MBG, terutama di daerah-daerah yang sulit dijangkau oleh pihak swasta.

Kepala BGN, Dadan Hindayana, menyatakan bahwa proyek pembangunan SPPG ini ditargetkan selesai pada Agustus 2025. Pendanaan proyek ini sepenuhnya berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), menunjukkan komitmen pemerintah dalam mendukung program MBG. Proses pembangunan saat ini memasuki tahap perencanaan dan akan segera memasuki tahap tender.

"Anggaran sudah dialokasikan, dan saat ini konsultan perencanaan sedang bekerja. Tender akan dilakukan akhir bulan ini, dan kami berharap pembangunan fisik selesai paling lambat Agustus 2025," ujar Dadan di Jakarta, Rabu (14/5/2025).

Prioritas pembangunan SPPG akan difokuskan pada daerah-daerah terpencil yang membutuhkan dukungan negara. Di daerah-daerah ini, jumlah penerima manfaat program MBG mungkin tidak terlalu besar, sehingga kurang menarik bagi mitra swasta. Kehadiran SPPG yang didukung oleh negara diharapkan dapat memastikan program MBG dapat menjangkau seluruh lapisan masyarakat, termasuk mereka yang berada di wilayah terpencil.

"Di daerah terpencil, di mana jumlah penerima manfaat mungkin hanya ratusan orang, mitra swasta mungkin enggan masuk. Oleh karena itu, negara hadir untuk memastikan program MBG tetap berjalan," jelas Dadan.

Dalam rangka mempercepat proses pembangunan, BGN bekerja sama dengan pemerintah daerah (pemda) untuk menentukan lokasi pembangunan SPPG. SPPG akan dibangun di atas lahan milik pemda, sehingga memerlukan koordinasi yang baik antara pemerintah pusat dan daerah.

"Kami sedang meminta pemda untuk mengirimkan calon lokasi, karena SPPG harus dibangun di atas lahan milik pemda," kata Dadan.

Untuk memastikan kualitas dan keamanan makanan yang dihasilkan oleh SPPG, BGN akan melakukan pengawasan ketat terhadap operasional SPPG, meskipun berlokasi di daerah terpencil. Pengawasan ini bertujuan untuk mencegah terjadinya kasus keracunan makanan dan memastikan bahwa prosedur yang dijalankan sesuai dengan standar yang ditetapkan.

"Setiap SPPG di daerah terpencil akan memiliki kepala satuan yang berasal dari pusat. Seluruh program makan bergizi akan diawasi langsung oleh pusat, tanpa melibatkan pihak lain," tegas Dadan.

Berikut adalah beberapa poin penting terkait pembangunan SPPG untuk program MBG:

• Target: Membangun 1.542 unit SPPG di seluruh Indonesia.
• Jadwal: Ditargetkan selesai pada Agustus 2025.
• Pendanaan: Berasal dari APBN.
• Prioritas: Daerah terpencil yang sulit dijangkau mitra swasta.
• Lokasi: Lahan milik pemerintah daerah.
• Pengawasan: Dilakukan langsung oleh pemerintah pusat.

Dengan pembangunan SPPG ini, diharapkan program MBG dapat berjalan lebih efektif dan merata di seluruh Indonesia, terutama di daerah-daerah yang membutuhkan dukungan lebih.