Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menginformasikan alasan di balik belum dilakukannya penyitaan terhadap sejumlah aset milik Syahrul Yasin Limpo (SYL), mantan Menteri Pertanian yang terjerat kasus pemerasan dan kini mendekam di Lapas Sukamiskin. Penundaan ini berkaitan erat dengan proses pendalaman yang tengah dilakukan KPK terhadap perkara Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) yang juga menjerat SYL.

Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, menjelaskan bahwa beberapa aset yang seharusnya dirampas atau belum dapat dirampas, saat ini masih dibutuhkan untuk menunjang proses penanganan perkara TPPU tersebut. Pernyataan ini disampaikan kepada awak media di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan.

SYL sendiri telah dieksekusi ke Lapas Sukamiskin pada 25 Maret lalu, untuk menjalani hukuman 12 tahun penjara atas kasus pemerasan yang dilakukannya selama menjabat sebagai Menteri Pertanian. Selain hukuman badan, SYL juga diwajibkan membayar denda sebesar Rp 500 juta, serta uang pengganti senilai Rp 44 miliar dan USD 30 ribu. KPK mengonfirmasi bahwa pihaknya masih menerima angsuran pembayaran denda dan uang pengganti tersebut.

Perjalanan kasus SYL hingga mencapai vonis final cukup panjang. Berikut adalah rangkuman singkatnya:

• Tuntutan Awal: SYL dijerat dengan tiga sangkaan pasal, yaitu pemerasan, gratifikasi, dan pencucian uang. Dalam kasus pemerasan dan gratifikasi, ia divonis 12 tahun penjara.
• Vonis Tingkat Pertama: Hakim Pengadilan Tipikor Jakarta menjatuhkan hukuman 10 tahun penjara.
• Banding: KPK mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi DKI Jakarta. Hukuman SYL diperberat menjadi 12 tahun penjara, denda Rp 500 juta subsider 4 bulan kurungan, dan uang pengganti menjadi Rp 44.269.777.204 serta USD 30 ribu.
• Kasasi: SYL mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung (MA). Namun, MA menolak kasasi tersebut dan tetap menghukum SYL dengan vonis 12 tahun penjara, dengan perbaikan redaksional terkait pembebanan uang pengganti.

Saat ini, kasus TPPU yang menjerat SYL masih terus bergulir. Tim penyidik KPK masih melakukan pemeriksaan terhadap sejumlah saksi untuk mengumpulkan bukti-bukti yang lebih kuat.

Dengan demikian, penundaan penyitaan aset SYL merupakan bagian dari strategi KPK untuk menuntaskan seluruh perkara yang menjerat mantan Menteri Pertanian tersebut, termasuk dugaan TPPU yang masih dalam tahap penyidikan.