Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) menegaskan sikap netralnya terkait isu yang beredar mengenai potensi keterlibatan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam kepemimpinan Partai Solidaritas Indonesia (PSI).

Wakil Ketua Komisi II DPR RI dari Fraksi PDI-P, Aria Bima, menyatakan bahwa partainya menghormati independensi PSI dalam menentukan arah dan kepemimpinan internal. Penegasan ini disampaikan di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, pada Rabu (14/5/2025) malam, sebagai respons terhadap spekulasi yang menyebutkan Jokowi berpotensi menjadi Ketua Umum PSI.

"Urusan PSI kok tanya saya, kan internal PSI. PDI-P menyalonkan siapa kan internal PDI-P, tidak dicampuri. PSI punya independensi untuk memutuskan siapa pun, itu hak setiap organisasi," ujar Aria Bima. Menurutnya, setiap partai politik memiliki kedaulatan dalam menentukan pemimpin dan arah kebijakan. PDI-P menghormati proses kongres yang dilakukan oleh seluruh partai di Indonesia sebagai bagian dari pengabdian kepada bangsa melalui jalur demokratisasi.

Aria Bima berharap kongres PSI dapat menjadi instrumen penguat demokrasi dan memberikan kontribusi positif terhadap dinamika nasional. Ia menegaskan bahwa PDI-P tidak akan mencampuri urusan internal PSI dan menyerahkan sepenuhnya keputusan kepada mekanisme internal partai tersebut.

"Lah kita tidak akan bisa mencampuri apapun. Sebaiknya ditanyakan orang PSI, saya tidak ingin partai lain juga mencampuri mengomentari soal kedaulatan internal PDI-P," imbuhnya.

Sebelumnya, PSI telah membuka pendaftaran bakal calon ketua umum baru, yang dimulai pada Selasa (13/5/2025). Pemilihan ketua umum ini akan dilakukan melalui mekanisme pemilu raya yang terinspirasi dari ide Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi).

Wakil Ketua Umum PSI, Andy Budiman, menyatakan bahwa pintu pendaftaran terbuka bagi siapa pun yang memenuhi syarat, termasuk kemungkinan majunya Presiden Jokowi sebagai calon ketua umum. Saat ini, Jokowi diketahui belum bergabung dengan partai politik manapun setelah dipecat dari PDI-P pada tahun 2024.