Israel Putuskan Pasokan Listrik ke Gaza: Langkah Retorsif di Tengah Negosiasi Gencatan Senjata

Dalam sebuah langkah yang memicu kecaman internasional, Menteri Energi Israel, Eli Cohen, mengumumkan penghentian pasokan listrik ke Jalur Gaza. Perintah ini, yang disampaikan melalui pernyataan video pada Senin (10/3/2025), dikeluarkan sepekan setelah Israel memblokade seluruh bantuan kemanusiaan ke wilayah tersebut, meningkatkan ketegangan di tengah negosiasi gencatan senjata yang alot. Keputusan ini dinilai sebagai tindakan balasan atas kebuntuan negosiasi pembebasan sandera Israel yang masih ditahan oleh Hamas.

Cohen menegaskan bahwa langkah ini merupakan bagian dari strategi Israel untuk menekan Hamas dan memaksa pembebasan sandera. "Kami akan menggunakan semua alat yang tersedia untuk memulangkan para sandera dan memastikan Hamas tidak lagi menguasai Gaza," tegasnya. Penghentian pasokan listrik ini mengulang kembali kondisi awal konflik pada Oktober 2023, ketika Israel menerapkan pengepungan total terhadap Gaza, termasuk pemutusan aliran listrik. Langkah ini berdampak langsung pada kehidupan warga Gaza, terutama mengingat ketergantungan mereka pada listrik dari Israel dan pabrik desalinasi air utama yang melayani lebih dari 600.000 penduduk.

Meskipun sempat terhubung kembali pada Juli 2024 setelah kerusakan akibat perang, pabrik desalinasi tersebut baru dapat beroperasi kembali pada Desember 2024. Kini, dengan terputusnya pasokan listrik, akses air bersih bagi ratusan ribu warga Gaza kembali terancam. Lebih jauh lagi, warga Gaza yang selama ini mengandalkan panel surya dan generator sebagai sumber energi alternatif, akan menghadapi tantangan yang semakin besar dalam memenuhi kebutuhan dasar mereka. Situasi ini diperparah oleh kebijakan Israel yang memblokir bantuan kemanusiaan, termasuk makanan, tempat tinggal, dan obat-obatan, sejak akhir pekan lalu.

Blokade bantuan ini diumumkan menyusul kebuntuan dalam perundingan perpanjangan gencatan senjata. Israel menginginkan perpanjangan fase pertama gencatan senjata hingga pertengahan April, sementara Hamas menuntut transisi ke fase kedua yang akan mengakhiri konflik secara permanen. Hamas sendiri telah menuding Israel melakukan kejahatan perang dengan menerapkan hukuman kolektif melalui pemblokiran bantuan, yang turut berdampak pada para sandera Israel yang ditahan di Gaza. Hingga saat ini, 58 dari 251 sandera yang diculik selama serangan Hamas pada 7 Oktober 2023 masih berada di wilayah Palestina, termasuk 34 sandera yang dikonfirmasi tewas oleh militer Israel.

Tekanan dari Israel terhadap Hamas semakin meningkat. Perdana Menteri Benjamin Netanyahu sebelumnya telah mengeluarkan peringatan keras kepada Hamas mengenai konsekuensi yang akan dihadapi jika tidak segera membebaskan para sandera. Laporan media Israel menyebutkan rencana pemerintah untuk meningkatkan tekanan, yang disebut sebagai 'Rencana Neraka', termasuk pengusiran penduduk dari Gaza utara ke selatan, pemutusan pasokan listrik, dan dimulainya kembali pertempuran skala penuh. Situasi ini menunjukkan eskalasi konflik yang semakin mengkhawatirkan dan berpotensi menimbulkan krisis kemanusiaan yang lebih parah di Jalur Gaza. Kebuntuan negosiasi gencatan senjata dan langkah-langkah represif Israel menimbulkan pertanyaan besar tentang masa depan penduduk Gaza dan upaya perdamaian di wilayah tersebut.

Berikut poin-poin penting terkait situasi tersebut:

• Penghentian pasokan listrik ke Gaza oleh Israel.
• Blokade bantuan kemanusiaan ke Gaza.
• Kebuntuan negosiasi gencatan senjata antara Israel dan Hamas.
• Nasib para sandera Israel yang masih ditahan di Gaza.
• Potensi krisis kemanusiaan yang semakin memburuk di Gaza.
• 'Rencana Neraka' Israel untuk meningkatkan tekanan terhadap Hamas.