Provinsi Jawa Barat, dengan segala dinamika pembangunan dan kebijakan yang menjadi sorotan publik, menghadapi tantangan serius dalam bidang ekonomi. Di balik isu-isu yang ramai diperbincangkan, seperti penertiban tempat wisata dan kebijakan kontroversial lainnya, terdapat persoalan mendasar yang terus membesar: ketimpangan ekonomi.

Indikator ketimpangan ekonomi di Jawa Barat menunjukkan tren peningkatan yang mengkhawatirkan dalam lima tahun terakhir. Rasio Gini, alat ukur ketimpangan yang umum digunakan, melonjak signifikan dari 0,381 pada tahun 2020 menjadi 0,421 pada tahun 2024. Angka ini mengindikasikan bahwa jurang antara kelompok masyarakat berpenghasilan tinggi dan rendah semakin lebar, menciptakan polarisasi sosial ekonomi yang nyata.

Ketimpangan di Atas Rata-Rata Nasional

Kondisi ketimpangan ekonomi di Jawa Barat semakin mengkhawatirkan jika dibandingkan dengan data nasional. Selama empat tahun berturut-turut (2021-2024), Rasio Gini Jawa Barat selalu berada di atas angka nasional, bahkan telah menyentuh 0,420 pada tahun 2023 dan 2024, jauh di atas rata-rata nasional yang berkisar antara 0,379 hingga 0,388 pada periode yang sama. Bahkan, Jawa Barat termasuk dalam lima besar provinsi dengan tingkat ketimpangan tertinggi di Indonesia, setelah DKI Jakarta dan DI Yogyakarta.

Meskipun rasio gini antara 0,350 dan 0,500 dikategorikan sebagai ketimpangan sedang, Bank Dunia memberikan penekanan khusus pada rasio di atas 0,400 sebagai sinyal peringatan akan ketimpangan ekonomi yang serius dan berpotensi meningkat menjadi ketimpangan tinggi. Dengan populasi mencapai lebih dari 50 juta jiwa, atau sekitar 17% dari total penduduk Indonesia, kontribusi ketimpangan ekonomi di Jawa Barat terhadap ketimpangan nasional menjadi sangat signifikan.

Implikasi Terhadap Pengentasan Kemiskinan

Ketimpangan ekonomi dan kemiskinan memiliki hubungan yang erat. Peningkatan ketimpangan ekonomi dapat memperlambat laju pengentasan kemiskinan. Studi menunjukkan bahwa penurunan kemiskinan lebih efektif terjadi pada situasi ketimpangan ekonomi yang rendah dan terkendali. Lonjakan ketimpangan di Jawa Barat menjadi masalah kompleks, terutama dalam konteks agenda pengentasan kemiskinan nasional. Dampaknya tidak hanya dirasakan di tingkat regional, tetapi juga berdampak signifikan pada skala nasional.

Jawa Barat merupakan salah satu wilayah dengan jumlah penduduk miskin terbesar di Indonesia. Pada September 2024, tercatat 3,67 juta jiwa atau 7,08% dari total populasi berada di bawah garis kemiskinan. Meskipun terjadi penurunan persentase kemiskinan sebesar 0,38% di tahun berjalan, tren perubahan kemiskinan di Jawa Barat dalam periode 2020-2024 menunjukkan perlambatan seiring dengan meningkatnya ketimpangan ekonomi. Perlambatan laju penurunan kemiskinan di Jawa Barat menjadi tantangan tersendiri bagi upaya pengentasan kemiskinan secara nasional.

Perbandingan dengan Capaian Nasional

Rata-rata perubahan persentase kemiskinan di Jawa Barat dalam lima tahun terakhir adalah -0,105% per tahun, lebih rendah dari capaian nasional yang mencapai -0,187% per tahun. Hal ini menunjukkan bahwa tren penurunan persentase kemiskinan di Jawa Barat lebih lambat dibandingkan dengan tren nasional.

Urgensi Kebijakan Strategis

Kondisi ini menuntut adanya skenario kebijakan strategis yang efektif dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Indikator-indikator pembangunan yang terukur perlu dipantau dan dievaluasi secara berkala untuk memastikan apakah ketimpangan ekonomi dan dinamika kemiskinan mengalami perbaikan atau justru semakin memburuk. Janji-janji tentang orkestrasi pembangunan yang sering digaungkan oleh Gubernur Jawa Barat perlu diwujudkan dalam tindakan nyata untuk mengatasi ketimpangan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Jawa Barat. Keberhasilan upaya ini tidak hanya akan berdampak positif pada skala regional, tetapi juga memberikan kontribusi signifikan terhadap transformasi kesejahteraan nasional.

• Rasio Gini
• Ketimpangan Ekonomi
• Pengentasan Kemiskinan