Ombudsman Republik Indonesia (RI) merekomendasikan Badan Gizi Nasional (BGN) untuk menambah jumlah personel yang bertugas memverifikasi mitra satuan pelayanan pemenuhan gizi (SPPG). Rekomendasi ini diberikan seiring dengan target ambisius BGN untuk membentuk 30.000 SPPG di seluruh Indonesia pada tahun 2025.

Anggota Ombudsman RI, Yeka Hendra Latika, mengungkapkan bahwa berdasarkan data yang dipaparkan oleh BGN, masih terdapat sekitar 26.700 SPPG atau yayasan yang perlu menjalani proses verifikasi. Dari target awal pembangunan 28.000 SPPG oleh mitra, baru 1.335 SPPG yang telah beroperasi. Sementara itu, dari total target 30.000 SPPG, sekitar 2.000 di antaranya akan didanai melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), sedangkan sisanya, sekitar 28.000 SPPG, diharapkan dapat didirikan oleh yayasan atau mitra.

"Saran dari Ombudsman adalah agar BGN segera meningkatkan jumlah personel yang bertugas untuk melakukan verifikasi. Hal ini penting untuk mengakselerasi pencapaian target pembentukan SPPG yang telah ditetapkan," ujar Yeka usai melakukan rapat koordinasi dengan Kepala BGN, Dadan Hindayana, di Kantor Ombudsman RI, Jakarta, pada Rabu (14/5/2025), sebagaimana dikutip dari Antaranews.

Sebelumnya, BGN telah menargetkan pembangunan 1.542 satuan pelayanan pemenuhan gizi (SPPG) yang didanai oleh APBN dapat diselesaikan pada bulan Agustus 2025. Kepala BGN, Dadan Hindayana, menjelaskan bahwa proyek ini mencakup pembangunan tiga SPPG per kabupaten/kota di seluruh Indonesia, dengan prioritas diberikan kepada daerah-daerah yang sulit dijangkau oleh mitra.

"Ada banyak masukan yang kami terima, terutama terkait daerah-daerah terpencil yang sangat membutuhkan, di mana jumlah penerima manfaat mungkin hanya berkisar antara 200, 300, atau 500 orang. Mitra mungkin akan enggan untuk masuk ke daerah-daerah seperti itu. Oleh karena itu, negara hadir untuk memenuhi kebutuhan di wilayah-wilayah tersebut," kata Dadan.

Berikut poin penting dalam pembahasan tersebut:

• Target SPPG: BGN menargetkan pembentukan 30.000 SPPG pada tahun 2025.
• Verifikasi Mitra: Ombudsman menekankan perlunya peningkatan personel untuk mempercepat verifikasi mitra SPPG.
• Pendanaan: 2.000 SPPG didanai oleh APBN, sisanya oleh mitra.
• Prioritas Pembangunan: Daerah terpencil menjadi prioritas pembangunan SPPG menggunakan APBN.