Gubernur Kalimantan Tengah (Kalteng), Agustiar Sabran, mengambil sikap berbeda terkait penanganan siswa yang bermasalah. Alih-alih mengikuti jejak beberapa daerah lain yang mempertimbangkan pembinaan di lingkungan militer, Kalteng memilih mengembangkan pendekatan yang lebih sesuai dengan konteks sosial dan budaya lokal. Pernyataan ini muncul sebagai respons terhadap wacana pengiriman siswa bermasalah ke barak militer yang sempat mencuat di tingkat nasional.

Agustiar Sabran menekankan bahwa karakteristik demografis dan budaya Kalteng yang unik, dengan wilayah yang luas namun populasi yang relatif sedikit, memerlukan strategi pembinaan yang berbeda. Ia berpendapat bahwa pendekatan yang berhasil di daerah lain, seperti Jawa Barat yang memiliki kepadatan penduduk tinggi, belum tentu efektif di Kalteng.

"Kultur sosial budaya kita berbeda dengan di Jawa Barat, maka dari itu punya cara tersendiri kami (untuk membina siswa bermasalah)," tegas Agustiar usai kegiatan di Taman Makam Pahlawan, Palangka Raya, Kamis (15/5/2025).

Berikut poin-poin penting yang diungkapkan Gubernur Agustiar Sabran mengenai penanganan siswa bermasalah di Kalteng:

• Pendekatan yang Disesuaikan: Pembinaan siswa harus mempertimbangkan kultur sosial dan jumlah penduduk di masing-masing daerah.
• Otonomi Daerah: Pemerintah daerah memiliki kewenangan untuk merancang program pembinaan yang relevan dengan kondisi lokal.
• Prioritas Kearifan Lokal: Kalteng akan mengutamakan cara-cara yang selaras dengan nilai-nilai budaya dan kearifan lokal dalam menangani siswa bermasalah.

Menanggapi potensi kebijakan nasional terkait pengiriman siswa bermasalah ke barak militer, Agustiar menyatakan bahwa pihaknya akan mengikuti arahan pusat jika kebijakan tersebut ditetapkan secara resmi. Namun, ia menegaskan komitmennya untuk tetap mengedepankan pendekatan yang berakar pada kearifan lokal Kalteng.

"Kalau itu memang ada kebijakannya dari atas, mau tidak mau yang di bawah mengikuti, karena itu kebijakan pemerintah pusat, tetapi kami garis bawahi, kami akan menggunakan cara kami sendiri," ujar Agustiar.

Dengan pernyataan ini, Kalteng menunjukkan komitmennya untuk mengembangkan sistem pembinaan siswa yang adaptif, responsif, dan relevan dengan kebutuhan unik masyarakatnya. Langkah ini juga menggarisbawahi pentingnya otonomi daerah dalam merumuskan kebijakan yang paling sesuai dengan konteks lokal.