Jokowi Pertimbangkan Bursa Ketua Umum PSI: Kalkulasi Matang dan Sistem Pemilihan Jadi Sorotan
Mantan Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo, memberikan indikasi mengenai kemungkinan dirinya untuk maju sebagai calon Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI). Pernyataan ini muncul menjelang kongres PSI yang dijadwalkan pada Juli 2025 mendatang. Jokowi menekankan bahwa ia masih dalam tahap mempertimbangkan secara matang berbagai aspek sebelum mengambil keputusan final.
Dalam keterangannya, Jokowi menyampaikan bahwa ia tidak ingin terburu-buru mendaftarkan diri sebagai calon ketua umum tanpa melakukan perhitungan yang cermat. Ia menyadari potensi risiko kekalahan dan ingin memastikan bahwa langkah yang diambilnya memiliki dasar yang kuat. "Iya masih masih dalam kalkulasi. Jangan sampai kalau saya mendaftar nanti saya kalah," ujarnya, memberikan gambaran tentang kehati-hatiannya dalam mengambil keputusan.
Jokowi juga menyinggung kemungkinan mundurnya calon lain jika dirinya memutuskan untuk maju. Sinyal ini mengisyaratkan potensi persaingan yang ketat dalam bursa ketua umum PSI, bahkan dengan putranya sendiri, Kaesang Pangarep. "Ya nggak tahu (bersaing dengan Kaesang jadi Ketum PSI). Kalau saya mendaftar mungkin yang lain nggak mendaftar. Mungkin," katanya.
Salah satu aspek yang menjadi perhatian Jokowi adalah sistem pemilihan ketua umum PSI yang menggunakan mekanisme e-voting dan one man one vote. Menurutnya, sistem ini menghadirkan tantangan tersendiri karena melibatkan seluruh anggota partai dalam proses pemilihan. "Ya belum tahu, karena ini kan yang saya tahu. Katanya mau memakai e-voting, one man one vote, seluruh anggota diberi hak untuk memilih. Yang sulit di situ," ungkapnya.
Meski demikian, Jokowi memberikan apresiasi terhadap langkah PSI yang melibatkan seluruh anggota partai dalam pemilihan ketua umum. Ia menilai bahwa hal ini mencerminkan semangat era digital dan memberikan rasa kepemilikan yang lebih besar kepada seluruh anggota terhadap partai. "Ya bagus, saya kira ini memang apa era digital ini kalau misalnya apa pemilihan ketua dengan e-voting melibatkan seluruh anggota, artinya ada apa kepemilikan terhadap partai itu betul-betul di seluruh anggota. Saya kira bagus," ujarnya.
Sementara itu, politisi PDI Perjuangan (PDIP), Aria Bima, memberikan tanggapan terkait wacana Jokowi memimpin PSI. Ia menegaskan bahwa PSI memiliki independensi untuk menentukan ketua umumnya, termasuk jika Jokowi memutuskan untuk maju. Aria Bima menambahkan bahwa partainya menghormati proses internal semua partai, termasuk PSI, dan berharap kongres PSI dapat memperkuat demokrasi. "Kongres partai kita hormati, kita menghormati seluruh partai di Indonesia ini untuk memberikan semacam pengabdian kepada bangsa lewat demokratisasi," ucapnya.