Kabupaten Kendal, Jawa Tengah, menghadapi tantangan serius dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusianya. Data terbaru dari Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan bahwa Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Kendal masih tergolong rendah, terutama jika dibandingkan dengan daerah lain di Jawa Tengah. Hal ini menjadi sorotan utama dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Kabupaten Kendal yang baru-baru ini digelar.

Fokus utama dalam Musrenbang tersebut adalah peningkatan kualitas pendidikan masyarakat. Angka yang cukup mencengangkan terungkap, yaitu hanya 7,74 persen penduduk Kendal yang memiliki tingkat pendidikan setara dengan kelas 2 Sekolah Menengah Pertama (SMP). Kondisi ini tentu menjadi perhatian serius bagi pemerintah daerah. Bupati Kendal, Dyah Kartika Permanasari, mengungkapkan keprihatinannya atas kondisi ini. Beliau menjelaskan bahwa salah satu penyebab utama rendahnya tingkat pendidikan adalah tingginya angka putus sekolah di kalangan anak-anak dari keluarga kurang mampu, terutama yang tinggal di daerah pedesaan. Faktor ekonomi menjadi penghalang utama bagi mereka untuk melanjutkan pendidikan.

Untuk mengatasi permasalahan ini, Pemerintah Kabupaten Kendal berencana mengambil langkah-langkah strategis yang komprehensif. Salah satu langkah yang akan ditempuh adalah menjalin kerjasama dengan berbagai pihak, termasuk sektor swasta melalui program Corporate Social Responsibility (CSR). Tujuannya adalah untuk memberikan bantuan kepada anak-anak dari keluarga kurang mampu agar mereka tetap dapat bersekolah dan menyelesaikan pendidikan mereka.

Selain itu, Pemerintah Kabupaten Kendal juga memiliki program ambisius untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia secara keseluruhan. Salah satu program unggulan yang dicanangkan adalah "Satu Desa Minimal Satu Sarjana." Program ini bertujuan untuk mendorong lebih banyak generasi muda dari desa-desa di Kendal untuk meraih gelar sarjana, sehingga dapat berkontribusi pada pembangunan daerah.

Program Pemerintah Daerah:

• Wajib Belajar 13 Tahun: Pemerintah Kabupaten Kendal juga berkomitmen untuk mendukung program wajib belajar 13 tahun yang dicanangkan oleh pemerintah pusat. Program ini diharapkan dapat meningkatkan rata-rata lama sekolah penduduk Kendal secara signifikan.

• Pengembangan Infrastruktur Pendidikan: Sebagai bagian dari upaya meningkatkan akses terhadap pendidikan, Pemerintah Kabupaten Kendal berencana menambah jumlah sekolah, termasuk Taman Kanak-Kanak (TK). Pada tahun ini, akan ada penambahan dua sekolah TK dari pemerintah. Selain itu, Pemerintah Kabupaten Kendal juga berencana membangun sekolah rakyat dan telah menyiapkan lahan untuk pembangunan sekolah tersebut. Pembangunan infrastruktur pendidikan ini diharapkan dapat meningkatkan daya tampung sekolah dan memberikan kesempatan yang lebih luas bagi anak-anak Kendal untuk mendapatkan pendidikan yang berkualitas.

Wakil Bupati Kendal, Benny Karnadi, menambahkan bahwa saat ini pemerintah daerah sedang melakukan pendataan secara menyeluruh untuk mendapatkan gambaran yang lebih akurat tentang kondisi pendidikan di Kendal. Data ini akan digunakan sebagai dasar untuk merumuskan kebijakan dan program yang lebih efektif dan tepat sasaran.

Selain itu, Pemerintah Kabupaten Kendal juga melibatkan mahasiswa yang melaksanakan Kuliah Kerja Nyata (KKN) di desa-desa. Mahasiswa KKN ini akan membantu dalam melakukan pendataan, memberikan bimbingan belajar, dan melakukan sosialisasi tentang pentingnya pendidikan kepada masyarakat. Keterlibatan mahasiswa KKN ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang signifikan dalam meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya pendidikan dan mendorong partisipasi aktif dalam program-program pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah.

Upaya peningkatan IPM melalui sektor pendidikan menjadi prioritas utama Pemerintah Kabupaten Kendal. Dengan berbagai program dan kebijakan yang telah direncanakan, diharapkan kualitas pendidikan di Kendal dapat meningkat secara signifikan dalam beberapa tahun mendatang, sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing daerah.