Polemik seputar legalitas ijazah Presiden Joko Widodo kembali menjadi sorotan, memicu respons dari berbagai pihak. Relawan Pro Jokowi (Projo) baru-baru ini menanggapi pernyataan Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri, terkait isu yang sama.

Megawati sebelumnya menyinggung ramainya perdebatan mengenai keaslian ijazah Jokowi. Dalam sebuah acara di Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Megawati menyarankan agar pemilik ijazah menunjukkan dokumen tersebut untuk mengakhiri polemik yang berkepanjangan.

Menanggapi hal tersebut, Ketua Umum Projo, Budi Arie Setiadi, menjelaskan alasan mengapa Jokowi akhirnya melaporkan pihak-pihak yang terus menerus melancarkan tuduhan palsu terkait ijazahnya. Budi Arie menegaskan bahwa langkah hukum ini diambil sebagai upaya terakhir setelah berbagai data dan fakta yang membuktikan keaslian ijazah S1 Jokowi diabaikan oleh para penuduh.

Menurut Budi Arie, terdapat motif tersembunyi di balik tuduhan tersebut. Ia berharap proses hukum dapat mengungkap alasan sebenarnya di balik tindakan para penuduh, apakah itu didasari oleh dendam, kepentingan ekonomi, atau motif politik. Ia menyatakan bahwa publik berhak mengetahui kebenaran di balik upaya sistematis untuk mendiskreditkan mantan presiden tersebut.

Budi Arie juga menyampaikan bahwa Megawati seharusnya turut serta dalam menghentikan upaya para penuduh ijazah. Ia berpendapat bahwa PDIP, sebagai partai yang pernah mencalonkan Jokowi sebagai kepala daerah dan presiden dua periode, memiliki tanggung jawab moral untuk membela mantan presiden dari tuduhan tidak berdasar.

Ia menambahkan bahwa syarat-syarat administratif dan politis telah dipenuhi secara proper saat pencalonan Jokowi dalam Pilkada dan Pilpres. Oleh karena itu, tuduhan ijazah palsu bukan hanya upaya untuk mendiskreditkan Jokowi secara pribadi, tetapi juga merusak citra institusi yang terlibat dalam proses pencalonan tersebut. Projo menekankan bahwa negara memiliki kepentingan untuk meluruskan masalah ini dan menjaga kehormatan mantan pemimpinnya.

Jokowi telah memimpin Kota Solo, DKI Jakarta, dan Indonesia selama lebih dari 20 tahun. Pengabdian dan dedikasinya kepada negara tidak dapat dipungkiri. Oleh karena itu, tuduhan ijazah palsu bukan hanya menyerang integritas individu, tetapi juga merusak kepercayaan publik terhadap sistem pendidikan dan proses demokrasi di Indonesia.

Berikut adalah point yang disampaikan oleh Budi Arie Setiadi:

• Pelaporan kasus ijazah palsu adalah jalan terakhir setelah data dan fakta diabaikan.
• Terdapat motif tersembunyi di balik tuduhan tersebut.
• Megawati seharusnya membantu menghentikan upaya para penuduh.
• Negara berkepentingan meluruskan masalah ini.